DPK terkontraksi 3,53 persen, kredit tumbuh hampir 10 persen; OJK nilai intermediasi tetap kuat dan ekonomi daerah masih resilien.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Kinerja perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan dinamika yang kontras. Di satu sisi, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat mengalami kontraksi. Namun di sisi lain, penyaluran kredit justru tumbuh signifikan, menandakan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan aktivitas ekonomi daerah masih bergerak.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat–Papua Barat Daya, Budi Rahman, menyampaikan, hingga posisi 31 Desember 2025 total DPK perbankan tercatat terkontraksi sebesar 3,53 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp16,58 triliun. Meski demikian, penyaluran kredit mampu tumbuh 9,98 persen yoy atau Rp19,78 triliun, sementara total aset perbankan tetap meningkat 6,70 persen yoy atau Rp32,51 triliun.
“Kontraksi penghimpunan dana masyarakat menjadi catatan penting karena berkaitan dengan ruang likuiditas perbankan. Namun fungsi intermediasi tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi,” ujarnya dalam kegiatan Jurnalis Update di Manokwari, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding penghimpunan dana menunjukkan perbankan tetap agresif menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif maupun konsumtif. Kondisi ini sekaligus mencerminkan adanya permintaan pembiayaan dari dunia usaha dan rumah tangga yang masih kuat.
Menurutnya, kenaikan aset perbankan di tengah tekanan likuiditas juga menjadi indikator bahwa industri jasa keuangan di kedua provinsi tersebut masih memiliki daya tahan yang baik.
“Perbankan tetap ekspansif namun terukur. Stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga, ditopang manajemen risiko yang memadai serta kualitas penyaluran kredit yang terus dipantau,” katanya.
OJK menilai dinamika ini perlu dicermati secara seimbang. Kontraksi DPK menjadi sinyal perlunya penguatan strategi penghimpunan dana masyarakat, termasuk melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Sementara pertumbuhan kredit yang tinggi diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi riil dan mempercepat pemulihan serta pemerataan pembangunan di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Ke depan, keseimbangan antara likuiditas dan ekspansi kredit menjadi kunci agar perbankan tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. (pbn)
