banner 468x60 *** banner 468x60 ***

Berita  

Korban Tewas Gempa Flores Jadi 53 Orang, Tiga Rumah Sakit Rusak Berat

Petugas medis memindahkan pasien ke dalam tenda darurat di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026). Tenda darurat tersebut digunakan untuk merawat puluhan pasien setelah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8). (Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom)
banner 120x600

Hingga Minggu (16/8/2026), BNPB mencatat korban tewas akibat gempa Flores bertambah menjadi 53 orang. Sementara itu, tiga bangunan rumah sakit rusak berat.

Papuabaratnews.id, Jakarta –- Hingga Minggu (16/8/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban tewas akibat gempa Flores bertambah menjadi 53 orang. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mencatat satu rumah sakit di Kabupaten Manggarai dan dua rumah sakit di Kabupaten Nagekeo rusak berat.

banner 325x300

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, sejumlah unsur pimpinan kementerian dan lembaga telah terjun ke lapangan untuk menangani gempa Flores. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan serta melihat kebutuhan masyarakat terdampak.

”Dengan upaya ini, dukungan yang akan diberikan, seperti logistik makanan dan nonmakanan, bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat di lapangan,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Minggu.

BNPB mencatat, hingga Minggu sore, total korban tewas akibat gempa Flores mencapai 53 orang. Korban tewas tersebut berada di Kabupaten Manggarai Barat (1 orang), Kabupaten Manggarai Timur (20 orang), Kabupaten Manggarai (25 orang), Kabupaten Nagekeo (1 orang), Kabupaten Sikka (4 orang), dan Kabupaten Ende (2 orang).

Pihak BNPB juga mencatat, sampai kini belum ada laporan ke Badan SAR Nasional (Basarnas) perihal orang hilang akibat gempa Flores di tujuh kabupaten terdampak. Namun, Basarnas tetap menyiagakan personel di wilayah terdampak tersebut agar bisa menyesuaikan situasi di lapangan dan segera memberikan respons cepat bila dibutuhkan.

Menurut Abdul, fase tanggap darurat penanganan gempa mulai dilakukan di sejumlah daerah. Pada fase tanggap darurat ini, pemerintah memprioritaskan pencarian dan pertolongan korban serta pemenuhan kebutuhan logistik dasar, baik makanan maupun nonmakanan, bagi masyarakat terdampak.

Di tengah upaya tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga mulai melakukan pendataan serta identifikasi kerugian material, terutama rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Pendataan kerusakan diperlukan untuk mengefektifkan tahapan akhir tanggap darurat menuju percepatan transisi dan pemulihan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga hari kedua, data yang diterima BNPB mencatat 154 rumah rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 38 rumah rusak ringan. Namun, jumlah tersebut masih berkembang dan dinamis. Pemutakhiran data ini sekaligus untuk memastikan jumlah pengungsi.

Abdul mengatakan, sampai kini sejumlah warga bertahan di pengungsian sejak hari pertama. Hal ini disebabkan kondisi rumah yang terdampak gempa dan trauma. Pengalaman sebagian warga terhadap gempa dan tsunami pada 1992 juga memicu trauma sehingga mereka memilih tetap berada di tempat pengungsian.

”Tim gabungan menargetkan fase tanggap darurat bisa diselesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja, ini sangat bergantung dengan kondisi di lapangan, tetapi target ini ditetapkan agar fase tanggap darurat tidak terlalu lama dan kita bisa langsung masuk ke fase transisi darurat,” tuturnya.

Petugas medis memindahkan pasien ke dalam tenda darurat di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Minggu (16/8/2026). Tenda darurat tersebut digunakan untuk merawat puluhan pasien setelah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8). (Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom)

Kondisi fasilitas kesehatan

Berdasarkan laporan pada 15 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 21 rumah sakit terdampak gempa Flores. Akan tetapi, 16 RS masih beroperasi penuh, 4 beroperasi sebagian, dan 1 belum beroperasi.

Kemenkes juga melaporkan, dari 21 RS yang terdampak gempa, tiga di antaranya rusak berat. Tiga rumah sakit tersebut adalah RS Ruteng di Kabupaten Manggarai serta RS Pratama Raja dan RS Aeramo di Kabupaten Nagekeo. Sampai saat ini, RS Ruteng belum beroperasi, sedangkan RS Pratama Raja dan RS Aeramo beroperasi sebagian.

Selain RS, Kemenkes juga mencatat kondisi fasilitas kesehatan lain, khususnya puskesmas. Dari 190 puskesmas terdampak, 122 masih beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum beroperasi. Untuk tingkat kerusakan, 37 puskesmas rusak sedang dan 20 rusak berat.

Nagekeo menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian. Sebab, tiga dari sembilan puskesmas di daerah itu belum beroperasi dan semuanya rusak berat. Sementara RS di Nagekeo juga rusak berat dan hanya beroperasi sebagian.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengatakan, Kemenkes terus memperkuat koordinasi penanganan dampak gempa di Flores. Penanganan melibatkan semua kepala dinas kesehatan, direktur RSUD, dan kepala puskesmas di delapan kabupaten/kota terdampak.

Menurut Agus, Kemenkes menargetkan semua RSUD terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas operasional dasar paling lama dalam satu minggu. Prioritas layanan ini meliputi operasi trauma, kesehatan ibu dan anak, serta hemodialisis atau cuci darah.

Khusus RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan berat, satu set RS mobil beserta fasilitas ruang operasi juga telah dikirim. Sementara RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai RS rujukan dari Nagekeo.

”Diharapkan dalam dua minggu, seluruh puskesmas yang mengalami kerusakan diharapkan kembali beroperasi minimal dengan fokus pada pelayanan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi,” kata Agus.

Selain itu, tim Health Emergency Operations Center akan menyelesaikan identifikasi rinci mengenai persoalan kesehatan, kondisi fasilitas kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, dan obat-obatan. Identifikasi bertujuan sebagai acuan bagi tim sukarelawan agar dapat mengetahui lokasi, kebutuhan, dan kontak yang harus dihubungi.

Tim pemerintah pusat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga telah menuju lokasi bencana. Adapun koordinasi penanganan dilakukan melalui rapat daring setiap malam selama 60-90 menit untuk memantau perkembangan dan kebutuhan di lapangan. (pbn)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *