Hingga pertengahan Desember, penerimaan pajak tercatat Rp650 miliar dari target Rp788 miliar, didorong belanja pemerintah
Papuabaratnews.id, Manokwari – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 15 Desember 2025 mencapai Rp650 miliar atau 82,5 persen dari target Rp788 miliar.
Kinerja tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring percepatan pencairan belanja pemerintah menjelang akhir tahun anggaran.
Kepala KPP Pratama Manokwari, Mohamad Marulli, mengatakan penerimaan negara dari sektor pajak menunjukkan tren peningkatan, terutama sejak November 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyelesaian administrasi belanja pemerintah yang mulai terealisasi.
“Kontribusi belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak sangat signifikan. Mulai November, penerimaan pajak mulai meningkat,” ujar Marulli di Manokwari, Selasa (16/12/2025).
Marulli optimistis realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai 100 persen. Pasalnya, sebagian belanja pemerintah masih dalam proses pencairan anggaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Untuk mengejar sisa target penerimaan, KPP Pratama Manokwari menempuh sejumlah langkah strategis, di antaranya penandatanganan komitmen pembayaran pajak dengan setiap satuan kerja di wilayah kerjanya.
“Masih tersisa sekitar Rp138 miliar dari target penerimaan pajak. Saat ini sudah ada Rp79 miliar dalam bentuk komitmen yang akan dibayarkan,” jelasnya.
Selain itu, KPP Pratama Manokwari juga membuka layanan operasional pada libur fakultatif, menyiagakan petugas piket, serta memperkuat koordinasi dengan perbankan guna memperlancar proses administrasi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan pengajuan dan penyelesaian dokumen pencairan belanja pemerintah yang biasanya meningkat menjelang berakhirnya tahun anggaran.
“Kami tetap membuka layanan meskipun ada libur fakultatif, agar dapat mendorong optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025,” kata Marulli.
Ia menjelaskan, target awal penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari tahun 2025 yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,186 triliun. Namun, setelah semester I, target tersebut disesuaikan menjadi Rp788 miliar.
Penyesuaian target dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya efisiensi anggaran belanja pemerintah yang berdampak langsung terhadap kinerja penerimaan pajak, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari.
“Sekitar 70 persen postur penerimaan pajak KPP Manokwari disumbang oleh belanja pemerintah. Jadi, ketika terjadi efisiensi, dampaknya sangat terasa,” ujarnya.
Ke depan, Marulli menyarankan pemerintah daerah di Papua Barat untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sumber ekonomi produktif yang dapat menopang penerimaan pajak.
Adapun kontribusi penerimaan pajak berdasarkan wilayah kerja terdiri atas Kabupaten Manokwari sebesar 78,98 persen, Teluk Bintuni 11,61 persen, Teluk Wondama 3,58 persen, dan Manokwari Selatan 2,20 persen.
“Persentase Manokwari cukup besar karena di wilayah ini terdapat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta sejumlah kementerian dan lembaga,” jelas Marulli.
Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manokwari mencapai 153 ribu, terdiri atas 99.500 wajib pajak orang pribadi karyawan, 30.152 orang pribadi nonkaryawan, 19.396 badan usaha, serta 3.800 instansi pemerintah. (pbn)
