Pemprov memperkuat ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan di tengah realisasi anggaran kemiskinan ekstrem yang baru mencapai sekitar 12 persen hingga semester I.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menerapkan Sistem Terpadu Monitoring dan Evaluasi (Simonev) sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Syors Alberth Ortisanz Marini, mengatakan Simonev menjadi instrumen untuk memantau perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program penanggulangan kemiskinan.
“Simonev bukan sekadar aplikasi, tetapi instrumen dalam memastikan seluruh tahapan program penanganan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi, terpantau, dan terukur,” kata Syors di Manokwari, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, Simonev dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat. Melalui sistem tersebut, perkembangan program dapat dipantau secara berkala, termasuk capaian maupun kendala dalam penanganan kemiskinan.
Penggunaan Simonev yang dipadukan dengan DTSEN sebagai basis penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan menjadi bagian penting dalam merumuskan program sekaligus menentukan masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
“Penggunaan data yang akurat itu penting agar sasaran program intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Syors berharap rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan dapat menghasilkan strategi penanganan kemiskinan Papua Barat pada 2027, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan serta membuka peluang memperoleh dana insentif daerah melalui capaian pembangunan.
Pemerintah daerah juga melakukan pembelajaran dari Provinsi Jawa Barat mengenai penanganan kemiskinan yang efektif. Selain itu, pemerintah membahas sinkronisasi program antara Bappeda Papua Barat dan Bappeda kabupaten.
“Rapat koordinasi harus menghasilkan langkah-langkah konkret supaya penanganan kemiskinan bisa lebih maksimal,” katanya.
Saat ini, kata Syors, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui sejumlah program, antara lain Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif. Program tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.
Menurut dia, dukungan lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu serta memiliki sasaran dan indikator capaian yang jelas.
Namun, Syors menyoroti realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem yang masih rendah hingga semester pertama.
“Perlu saya sampaikan realisasi anggaran belanja penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga semester I baru berkisar 12 persen. Ini perlu perhatian serius,” ucapnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, kata Syors, tingkat kemiskinan Papua Barat tercatat 18,68 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 98,46 ribu jiwa. Angka kemiskinan tersebut turun satu poin persentase dibandingkan September 2024.
Dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan Papua Barat bergerak fluktuatif. Pada 2021, tingkat kemiskinan tercatat 21,84 persen, kemudian turun menjadi 21,33 persen, kembali turun menjadi 20,49 persen, naik menjadi 21,66 persen, dan kembali menurun menjadi 18,68 persen pada 2025.
“Meski tren lima tahun menurun, tetapi perlu disadari bahwa Papua Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga secara nasional,” ujar Syors. (pbn)
