***
***
Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif terus dievaluasi agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Pemerintah Provinsi Papua Barat memaknai HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat implementasi tiga program unggulan daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan tiga program tersebut, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, terus dievaluasi agar pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Semangat kemerdekaan diterjemahkan dengan berbagai program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tentu, tiga program unggulan terus dievaluasi,” kata Lakotani seusai mengikuti upacara pengibaran bendera HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Manokwari, Senin (17/8/2026) seperti dikutip Antara.
Menurut dia, Papua Barat Cerdas diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak asli Papua melalui pemberian beasiswa afirmasi, mulai jenjang sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi.
Sementara Papua Barat Sehat diarahkan untuk mengakomodasi 21 jenis penyakit yang belum ditanggung BPJS Kesehatan. Adapun Papua Barat Produktif difokuskan pada upaya mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua (OAP).
Lakotani mengatakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan ketiga program tersebut akan terus diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Semua hal-hal yang masih kurang dalam penyelenggaraan tiga program unggulan daerah akan diperbaiki, supaya masyarakat merasakan dampak yang nyata,” ujarnya.
Dorong Indikator Pembangunan
Selain menjalankan tiga program unggulan, Pemprov Papua Barat terus mendorong perbaikan sejumlah indikator makro pembangunan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2025 tercatat tumbuh 1,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 mencapai 82,87, melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 82,76.
Pada periode yang sama, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga menurun dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025.
Lakotani mengatakan capaian tersebut menunjukkan intervensi pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Prinsipnya, pembangunan semua aspek menjadi perhatian, tidak ada yang ditinggalkan,” katanya.
Perkuat Perlindungan Penyandang Disabilitas
Pemprov Papua Barat juga telah menyelesaikan penyusunan rencana aksi daerah sebagai pedoman pembangunan yang memprioritaskan pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Rencana aksi tersebut mencakup strategi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, aksesibilitas fasilitas publik, serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.
Lakotani menegaskan pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah mengajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan untuk terus berkolaborasi.
“Kami menyadari ada indikator-indikator makro pembangunan yang meningkat, tapi ada juga yang perlu perbaikan. Oleh karena itu, kami ajak semua pihak berkolaborasi,” ujarnya.
Dengan semangat kemerdekaan, Pemprov Papua Barat berkomitmen memastikan pembangunan tidak hanya tercermin dalam capaian indikator, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan kelompok rentan. (pbn)
