IPG Papua Barat mencapai 82,87, melampaui target RPJMD sebesar 82,76. Sementara Indeks Ketimpangan Gender turun menjadi 0,535, menandakan meningkatnya pemerataan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mencatat capaian positif dalam pembangunan kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 mencapai 82,87 atau melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 82,76.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan maupun laki-laki secara lebih merata.
“Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami penurunan dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025. Angka ini lebih baik dibandingkan target RPJMD sebesar 0,545,” kata Dominggus saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen, kolaborasi, dan kerja nyata dalam memperkecil kesenjangan gender secara berkelanjutan.
Dominggus menjelaskan, pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.
“Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, serta telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Papua Barat 2025–2029,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan yang responsif gender bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat di tujuh kabupaten se-Papua Barat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program dengan memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Pemerintah daerah harus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” kata Dominggus.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Charlie Danny Heatubun, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Rapat diikuti perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kementerian PPN/Bappenas, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi pembangunan yang responsif gender di Papua Barat. (pbn)
