***
***
Provinsi Papua Barat genap berusia 26 tahun. Ini bukan sekadar momen seremonial atau perayaan tahunan. Ulang tahun provinsi mestinya menjadi saat untuk menengok perjalanan, mengakui kemajuan yang telah dicapai, dan dengan jujur menatap pekerjaan rumah besar yang masih menanti penyelesaian.
Tak bisa dipungkiri, ada kemajuan yang patut diapresiasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat pada 2024 tercatat 67,69, naik 0,85 poin atau 1,27% dibandingkan 2023 yang berada di angka 66,84. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat. Umur harapan hidup juga meningkat dari 68,28 tahun menjadi 68,47 tahun.
Namun, angka tersebut masih berada dalam kategori “sedang” dan tertinggal dari rata-rata nasional. Di lapangan, kesenjangan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masih sangat terasa—terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Ini adalah alarm bahwa capaian statistik belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas keseharian rakyat di akar rumput.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2024 melonjak hingga 20,80 persen, salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun, pertumbuhan sebesar itu tidak serta-merta berarti manfaatnya dirasakan secara merata. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang turun tipis dari 4,18% menjadi 4,13% (Agustus 2024), tetapi pengangguran muda tetap tinggi, dan kesenjangan kesempatan kerja antara wilayah pesisir dan pegunungan belum banyak berubah.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 22,15% (2023) menjadi 21,66% (2024). Indeks kedalaman kemiskinan juga turun dari 4,35 menjadi 4,30, dan indeks keparahan dari 1,28 menjadi 1,26. Ini adalah sinyal kemajuan, tetapi penurunan ini belum cukup tajam untuk menjawab ketimpangan sosial-ekonomi yang bersifat struktural. Kemiskinan masih menjadi realitas sehari-hari banyak keluarga di Papua Barat, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.
Di bidang tata kelola pemerintahan, tantangan juga tidak kecil. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Papua Barat masih rendah. Skor IKIP Provinsi Papua Barat tahun 2024 berada di angka 59,40 atau mengalami penurunan 4,96 dibanding tahun 2023 di angka 64,36. Kondisi ini mencerminkan lemahnya budaya transparansi di banyak badan publik. Sementara itu, praktik demokrasi di tingkat daerah kerap masih sebatas formalitas, belum tumbuh menjadi ruang partisipasi rakyat yang hidup, kritis, dan substantif.
Karena itu, ulang tahun ke-26 ini harus dimaknai sebagai momentum mempercepat langkah dan memperbaiki arah pembangunan. Pertama, perkuat layanan dasar pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah, bukan hanya di pusat kota. Kedua, pastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memberdayakan masyarakat lokal, bukan sekadar memperbesar angka statistik. Ketiga, bangun budaya transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi pemerintahan yang akuntabel. Keempat, hidupkan demokrasi akar rumput dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat adat, perempuan, dan kaum muda dalam pengambilan keputusan publik.
Perayaan ulang tahun provinsi penting sebagai bentuk syukur. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kemajuan yang dirayakan bukan hanya milik segelintir orang, melainkan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Papua Barat. Rayakan kemajuan, tapi jangan cepat puas. Jalan ke depan masih panjang, dan kerja nyata menanti.
Dirgahayu Provinsi Papua Barat ke-26. (*)
