OJK catat nilai pembiayaan Rp1,19 triliun tumbuh 0,86 persen, kontrak melonjak 30,89 persen; 95 fintech lending berizin turut perluas akses pendanaan.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Industri pembiayaan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menunjukkan dinamika yang kontras sepanjang 2025. Nilai pembiayaan memang hanya tumbuh tipis, tetapi jumlah kontrak melonjak tajam, mencerminkan ekspansi layanan yang semakin luas ke masyarakat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat–Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengungkapkan total penyaluran pembiayaan perusahaan pembiayaan di kedua provinsi hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,19 triliun atau tumbuh 0,86 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Namun di balik pertumbuhan nilai yang relatif moderat tersebut, jumlah kontrak pembiayaan justru meningkat signifikan sebesar 30,89 persen yoy menjadi 199.392 kontrak.
“Artinya, layanan pembiayaan semakin menjangkau lebih banyak masyarakat meskipun dengan nilai per kontrak yang relatif lebih kecil,” ujar Budi Rahman dalam kegiatan Jurnalis Update di Manokwari, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, tren tersebut mengindikasikan pembiayaan skala mikro dan konsumtif semakin dominan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendanaan cepat untuk berbagai keperluan produktif maupun rumah tangga.
Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) tercatat sebesar 2,67 persen. Angka ini dinilai masih dalam kategori aman dan mencerminkan pengelolaan risiko yang cukup baik oleh perusahaan pembiayaan.
“Risiko tetap terkendali. Ini menunjukkan ekspansi yang dilakukan industri pembiayaan tetap disertai prinsip kehati-hatian,” katanya.
Selain perusahaan pembiayaan konvensional, OJK juga mencatat dukungan sektor layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Hingga 23 Februari 2026, terdapat 95 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang telah berizin OJK dan beroperasi menjangkau masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kehadiran fintech lending dinilai memperluas alternatif akses pembiayaan formal, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan proses cepat dengan jangkauan layanan digital.
OJK menilai pola pertumbuhan tersebut menjadi sinyal positif bagi inklusi keuangan daerah karena semakin banyak masyarakat yang terlayani akses pembiayaan formal, baik melalui perusahaan pembiayaan maupun platform digital.
Di sisi lain, peningkatan kontrak dengan nilai relatif kecil juga menggambarkan pergeseran kebutuhan pembiayaan masyarakat yang semakin beragam, terutama pada segmen usaha mikro dan konsumsi rumah tangga.
“Ke depan, kami mendorong perusahaan pembiayaan dan fintech lending tetap menjaga kualitas portofolio serta memperluas pembiayaan produktif agar dampaknya lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Budi Rahman. (pbn)
