Dalam hak jawab di Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Indonesia menegaskan setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel ditangani melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Indonesia menolak tudingan sepihak mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis di Papua. Pemerintah menegaskan setiap dugaan pelanggaran yang kredibel ditangani secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang independen.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Indonesia menyampaikan sikap tersebut saat menggunakan hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum (SMU) ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Senin (28/9/2026).
Hak jawab disampaikan untuk menanggapi pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Papua.
Dalam hak jawabnya, Indonesia turut menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Pemerintah menyebut tiga aparatur sipil negara terbunuh setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat, seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok tewas, serta sembilan perempuan dan anak diculik di Mimika.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” demikian penegasan Indonesia dalam hak jawab tersebut.
Indonesia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu mencerminkan keadaan secara utuh. Pemerintah menyatakan warga sipil, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintah juga menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata.
Indonesia juga menegaskan pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia perlu disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi sebagaimana berlaku bagi negara anggota lainnya, dan bukan ditentukan oleh negara lain maupun organisasi regional.
Indonesia menyatakan akan terus terlibat secara konstruktif melalui mekanisme yang relevan serta mendorong dialog dan kerja sama yang dilandasi penghormatan terhadap fakta dan keselamatan seluruh warga sipil.
Solomon dan Vanuatu Soroti Papua
Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 menyerukan agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengunjungi Papua Barat. Ia menyatakan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM perlu diverifikasi secara independen.
“Laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat telah berlangsung terlalu lama. Laporan-laporan tersebut harus diverifikasi secara independen, bukan dibiarkan menjadi sengketa yang tak kunjung usai,” ujar Wale sebagaimana diberitakan Pacific Islands News Association (PINA).
Wale juga menyerukan agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang telah lama didorong sejumlah pemimpin negara Pasifik. Dalam pidatonya, Wale sekaligus menyatakan Kepulauan Solomon menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia.
Pernyataan mengenai Papua juga disampaikan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi. Ia menyuarakan kekhawatiran atas laporan dugaan pelanggaran HAM yang berdampak terhadap orang asli Papua.
Tevi mengatakan perdamaian dan keamanan tidak dapat dipisahkan dari HAM. Ia juga menyerukan perhatian internasional yang lebih besar terhadap situasi masyarakat adat Papua serta tindak lanjut atas seruan pemimpin negara-negara Pasifik mengenai kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.
Indonesia-Solomon Perkuat Kerja Sama
Di tengah perbedaan pandangan mengenai Papua, Indonesia dan Kepulauan Solomon tetap melanjutkan hubungan bilateral.
Pada 24 September 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81 untuk memperkuat kerja sama pembangunan, perdagangan, dan peningkatan kapasitas.
Sugiono mengundang pelaku usaha Kepulauan Solomon untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026. Indonesia juga mendorong finalisasi kerja sama kedua negara di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon menyampaikan rencana memperkuat perwakilan negaranya di Jakarta untuk mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan beasiswa. (pbn)
