Papuabaratnews.id, Manokwari — Memperluas jaringan listrik hingga menjangkau permukiman terpencil di Tanah Papua masih menjadi pekerjaan besar. Bentang pegunungan, kawasan hutan, keterbatasan infrastruktur jalan, hingga jarak antarkampung membuat pembangunan kelistrikan membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan wilayah yang lebih mudah dijangkau.
Di tengah tantangan tersebut, PT PLN (Persero) terus mendorong pemerataan akses energi melalui program Listrik Desa (Lisdes). Sepanjang 2026, perusahaan listrik negara itu melaporkan telah melistriki 128 desa yang tersebar di empat provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Perluasan layanan itu akan berlanjut pada 2027. PLN menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 199 desa yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua, termasuk Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di kawasan terpencil.
Untuk mendukung elektrifikasi sepanjang 2026, PLN membangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 742,58 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 286,71 kms, serta gardu distribusi dengan kapasitas keseluruhan mencapai 7.450 kilovolt ampere (kVA).
Pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah, mengingat tidak seluruh permukiman dapat dijangkau melalui pengembangan jaringan listrik konvensional.
Listrik Bukan Sekadar Penerangan
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, mengapresiasi langkah PLN dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga pelosok Tanah Papua.
Menurutnya, akses listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
“Kami mengapresiasi capaian PLN yang sepanjang 2026 telah melistriki 128 desa di empat provinsi di Tanah Papua. Perluasan akses listrik ini penting karena tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Cheroline.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah untuk memastikan program elektrifikasi benar-benar menjangkau masyarakat yang belum menikmati layanan listrik.
Sinkronisasi data desa dan dusun yang belum berlistrik dinilai penting agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan.
Selain memperluas jaringan distribusi, Cheroline juga mendorong pemanfaatan potensi energi lokal sebagai alternatif penyediaan listrik bagi wilayah yang sulit dijangkau.
Pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, misalnya, dapat menjadi pilihan untuk melayani permukiman yang terpisah oleh bentang alam pegunungan maupun kawasan dengan akses transportasi terbatas.
Pendekatan tersebut dinilai relevan bagi karakteristik geografis Tanah Papua, terutama wilayah pedalaman yang membutuhkan biaya dan upaya lebih besar untuk pembangunan jaringan listrik.
Target 199 Desa di Enam Provinsi
Melanjutkan capaian 2026, PLN menyiapkan program elektrifikasi 199 desa yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Pembangunan ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitas masing-masing wilayah.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan bahwa perluasan layanan listrik di Tanah Papua tidak dapat dilakukan dengan satu pola pembangunan yang sama.
Kondisi geografis yang beragam, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta jarak antarpemukiman menjadi faktor penting dalam menentukan teknologi dan sistem penyediaan listrik yang paling sesuai.
“Perluasan akses listrik di Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang seragam. PLN menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk melalui pengembangan jaringan distribusi maupun pemanfaatan potensi energi setempat,” ujar Suroso.
“Dengan pendekatan tersebut, pembangunan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk yang berada di wilayah dengan aksesibilitas terbatas,” sambungnya.
Menurut PLN, penyesuaian pola pembangunan diperlukan agar penyediaan energi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk kawasan yang selama ini menghadapi hambatan transportasi dan pembangunan infrastruktur.
Tantangan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, mengatakan bahwa pembangunan kelistrikan di Tanah Papua membutuhkan koordinasi yang kuat antara PLN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain persoalan teknis pembangunan, akses menuju lokasi proyek menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelesaian infrastruktur kelistrikan.
Karena itu, PLN berupaya memastikan pembangunan jaringan distribusi dan fasilitas pendukung disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa.
“Pencapaian elektrifikasi 128 desa hingga 2026 merupakan hasil dari pekerjaan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan secara kolaboratif. Kami terus memastikan pembangunan jaringan distribusi dan fasilitas pendukung, mulai dari JTM, JTR, hingga gardu distribusi, dapat diselesaikan sesuai kebutuhan masing-masing desa,” ungkap Roberth.
“Infrastruktur ini menjadi fondasi untuk menghadirkan pasokan listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari,” lanjutnya.
Roberth menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dioptimalkan agar pelaksanaan program Lisdes dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.
Membuka Peluang Ekonomi Kampung
Perluasan akses listrik di Tanah Papua diharapkan tidak berhenti pada penyediaan penerangan rumah tangga, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.
Ketersediaan energi listrik dapat membuka kesempatan belajar pada malam hari, mendukung penggunaan perangkat pembelajaran di sekolah, serta menunjang operasional fasilitas pelayanan kesehatan.
Di sektor ekonomi, listrik juga berpotensi mendorong berkembangnya usaha kecil melalui penggunaan peralatan produksi, penyimpanan hasil usaha, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Manfaat tersebut menjadi penting bagi wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Meski demikian, keberhasilan elektrifikasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah desa yang berhasil dijangkau jaringan listrik. Keandalan pasokan, keterjangkauan biaya, dan keberlanjutan operasional juga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menikmati manfaat listrik secara optimal.
Dengan target elektrifikasi 199 desa hingga 2027, tantangan berikutnya bagi PLN adalah memastikan pembangunan tidak hanya mengejar penyelesaian infrastruktur, tetapi juga menghadirkan layanan energi yang berkelanjutan dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok Tanah Papua. (pbn)
