Pemkab Pegunungan Arfak dan BPMP Papua Barat membedah data mutu untuk menemukan akar masalah, memetakan sekolah prioritas, hingga memastikan kebutuhan pendidikan masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Papuabaratnews.id, Pegunungan Arfak –- Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak mulai memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data. Rapor Pendidikan tidak lagi diharapkan sekadar menjadi kumpulan angka dalam dashboard, tetapi menjadi pijakan untuk menentukan persoalan prioritas, sekolah yang membutuhkan intervensi, hingga program yang harus mendapat dukungan anggaran.
Upaya itu dilakukan melalui Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Daerah di Anggi, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak tersebut mempertemukan data mutu pendidikan dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak, Deny Agustinus Ngutra, mengatakan perencanaan berbasis data sebagai bagian penting dalam upaya memperbaiki mutu layanan pendidikan di daerah.
Melalui pendekatan tersebut, kata dia, persoalan pendidikan diharapkan dapat dipetakan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan.
“Hasil pemetaan selanjutnya menjadi dasar menentukan program dan intervensi yang diperlukan,” ujarnya.
Menurut dia, hal ini menjadi penting karena kebutuhan setiap sekolah tidak selalu sama. Pemerintah daerah perlu mengetahui indikator mana yang masih rendah, apa akar persoalannya, dan sekolah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dahulu.
Anggaran Harus Menjawab Masalah
Kepala BPMP Provinsi Papua Barat, Yustus Awoitauw, menjelaskan bahwa pendampingan ini dilakukan untuk menyelaraskan program peningkatan mutu pendidikan dengan capaian Rapor Pendidikan Daerah.
“Tujuannya sekaligus mendukung penyusunan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akuntabel dan efektif,” katanya.
Menurutnya, pendekatan itu membuat proses perencanaan pendidikan bergerak dari data menuju kebijakan. Program tidak semata disusun berdasarkan kegiatan rutin, melainkan bertolak dari persoalan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi melalui data.
Ia menyebut ketepatan perencanaan program dan alokasi anggaran sebagai faktor yang sangat menentukan pencapaian SPM Pendidikan.
“Perencanaan Berbasis Data (PBD) melalui pemanfaatan Rapor Pendidikan hadir sebagai instrumen utama bagi pemerintah daerah,” jelasnya.
Instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi capaian mutu layanan, memetakan indikator yang masih rendah, serta menentukan sekolah yang membutuhkan intervensi prioritas.
“Persoalannya, hasil analisis Rapor Pendidikan tidak otomatis masuk dalam dokumen anggaran,” ujarnya.
BPMP mencatat integrasi hasil analisis Rapor Pendidikan dan indikator SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), hingga RKA masih menghadapi tantangan teknis. Karena itu, pendampingan tidak berhenti pada membaca data.
Libatkan Bappeda dan BPKAD
Pendampingan itu tidak hanya melibatkan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak. Unsur Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga dilibatkan.
Keterlibatan lintas perangkat daerah menjadi penting karena persoalan yang ditemukan Dinas Pendidikan melalui Rapor Pendidikan perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
“Dengan kata lain, data mutu pendidikan harus bertemu dengan pihak yang merencanakan program dan pihak yang mengelola kemampuan fiskal daerah,” kata Yustus Awoitauw. (pbn)
