Porsi untuk MBG diperkirakan Rp 240 triliun.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan anggaran untuk pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2027 dipatok Rp 820,9 triliun. Porsi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai Rp 240 triliun tahun depan.
Total dana pendidikan itu seperlima dari target belanja negara tahun depan yang ditetapkan Rp 4.097,2 triliun. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” ucap Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2027 yang disiarkan daring pada Jumat (14/8/2026).
Dana tersebut, kata Bendahara Negara itu, akan mendukung implementasi sederet program di tahun 2027, antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa.
“Kami juga akan membangun sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, dan sebagainya seperti yang sudah diberitakan Bapak Presiden,” ucap Purbaya.
Dalam paparannya, bendahara negara itu menyatakan anggaran tematik pendidikan juga digelontorkan untuk percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung. Serta digunakan untuk pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
Menteri Keuangan juga merinci porsi anggaran dari dana pendidikan itu, seperti PIP bagi 22,1 juta siswa jumlahnya Rp 15,9 triliun. Sedangkan KIP kuliah disiapkan Rp 17 triliun.
Pembangunan sekolah unggul disiapkan Rp 2,7 triliun dan untuk renovasi sekolah dan madrasah Rp 18,2 triliun. Anggaran pendidikan juga ditujukan untuk pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional 166 sekolah rakyat sebesar Rp 32,9 triliun.” Sekitar 240 triliun untuk MBG,” kata Purbaya.
Adapun tahun depan, pemerintah masih memakai dana pos pendidikan untuk MBG meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa anggaran proyek unggulan ini wajib dipisahkan dari alokasi dana pendidikan yang sebesar 20 persen dari APBN.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beralasan bahwa putusan MK itu memberi tenggat waktu pelaksanaan sampai 2028. Di satu sisi, rancangan APBN 2027 telah dirumuskan sebelum adanya keputusan dari Mahkaman Konstitusi tersebut.
“Di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu. Secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan,” ucap Prasetyo pada Rabu, 12 Agustus 2026. (pbn)
