Penyaluran Januari–Juli 2026 mencapai 2,08 juta kilogram, sementara distribusi ke sebagian daerah masih menunggu rekonsiliasi data dan penerbitan dokumen dari pemerintah daerah.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Perum Bulog Cabang Manokwari telah merealisasikan penyaluran beras bagi aparatur sipil negara (ASN) di empat pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat sebanyak 2.082.300 kilogram atau 2.082,3 ton sepanjang periode Januari hingga Juli 2026.
Kepala Perum Bulog Cabang Manokwari, Sheika Irawaty, mengatakan penyaluran tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
“Jumlah yang kami salurkan setiap bulan berbeda-beda, tergantung jumlah ASN pada masing-masing pemerintah daerah. Sebelum penyaluran dilakukan, harus ada perjanjian kerja sama antara Bulog dan pemerintah daerah,” kata Sheika di Manokwari, Kamis (30/7/2026).
Ia merinci, penyaluran beras ASN untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 389.960 kilogram.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni 843.880 kilogram selama periode Januari hingga Juli 2026.
Adapun Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak telah menerima 530.230 kilogram untuk periode Januari hingga Juni 2026.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama baru terealisasi sebanyak 318.230 kilogram untuk periode Januari hingga April 2026.
Menurut Sheika, penyaluran beras ASN untuk Mei hingga Juli di Kabupaten Teluk Wondama, serta penyaluran bulan Juli di Kabupaten Pegunungan Arfak, masih menunggu proses rekonsiliasi data dari pemerintah daerah.
“Kalau sudah ada delivery order (DO) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari pemerintah daerah, kami akan menerbitkan stock order (SO) sebagai dasar penyaluran,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, Bulog Manokwari menyiapkan stok beras ASN setiap bulan. Selain memenuhi kebutuhan ASN pemerintah daerah, Bulog juga melayani penyaluran beras bagi instansi vertikal, termasuk personel TNI AD, TNI AL, dan Polri.
Sheika menjelaskan, distribusi beras ASN ke tiga pemerintah kabupaten dilakukan melalui perusahaan transporter yang ditunjuk oleh masing-masing pemerintah daerah. Sementara itu, penyaluran bagi ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menambahkan, harga beras ASN yang disalurkan Bulog ditetapkan sebesar Rp12.607,29 per kilogram, sedangkan harga beras Bulog yang dipasarkan kepada masyarakat sebesar Rp11.600 per kilogram.
Menurutnya, tanggung jawab Bulog dalam proses distribusi berakhir setelah beras diserahkan kepada transporter yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
“Transporter ditunjuk oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab pengawasan Bulog hanya sampai pada proses penyerahan kepada transporter,” kata Sheika. (pbn)
