Keputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembukaan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bukan isu yang paling mendesak bagi masyarakat Papua Barat. Di tengah perdebatan mengenai jumlah dapur, tata kelola, dan distribusi makanan, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan utama Papua?
Tidak ada yang menyangkal bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Anak-anak yang sehat tentu akan lebih siap belajar dan berkembang. Namun, pembangunan tidak boleh terjebak pada pendekatan yang seragam untuk seluruh Indonesia. Apa yang menjadi kebutuhan utama di Jawa belum tentu menjadi prioritas di Papua.
Di Papua Barat, persoalan mendasar pendidikan masih jauh dari selesai. Di banyak kampung dan distrik pedalaman, masih ditemukan sekolah dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan, ruang belajar yang terbatas, fasilitas pendidikan yang minim, serta kekurangan guru. Tidak sedikit sekolah yang harus menjalankan proses belajar mengajar dengan tenaga pendidik yang jumlahnya sangat terbatas.
Lebih dari itu, tantangan terbesar bukan hanya soal kehadiran guru, tetapi kualitas dan keberlanjutan pelayanan pendidikan. Daerah-daerah terpencil membutuhkan guru yang kompeten, berdedikasi, dan bersedia tinggal dalam jangka waktu panjang. Sayangnya, persoalan distribusi dan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah 3T masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga hari ini.
Karena itu, jika berbicara mengenai investasi masa depan Papua Barat, maka pembangunan pendidikan semestinya ditempatkan sebagai prioritas utama. Negara perlu memastikan tersedianya sekolah yang layak, akses pendidikan yang murah bahkan gratis, beasiswa yang memadai, serta sistem pembinaan guru yang kuat. Makanan bergizi penting, tetapi pendidikan yang berkualitas tetap menjadi jalan utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.
Bukan berarti Program MBG harus ditolak. Yang diperlukan adalah penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik lokal Papua. Selama ini, kritik terhadap berbagai program nasional sering muncul karena desainnya terlalu sentralistis dan kurang mempertimbangkan kondisi daerah.
Jika MBG tetap dijalankan di Papua Barat, maka pendekatannya harus berbasis potensi lokal. Bahan pangan yang digunakan seharusnya berasal dari hasil produksi masyarakat setempat. Sagu, ubi-ubian, talas, keladi, pisang, ikan laut, ikan air tawar, sayuran lokal, hingga berbagai komoditas pertanian masyarakat dapat menjadi bagian dari menu bergizi yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah.
Pendekatan seperti itu akan menghasilkan manfaat berlapis. Selain meningkatkan kualitas gizi peserta didik, program ini juga dapat menciptakan pasar bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. Uang negara yang dibelanjakan melalui MBG tidak hanya berputar untuk konsumsi, tetapi sekaligus menggerakkan ekonomi kampung dan distrik.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pelibatan kantin sekolah, komite sekolah, kelompok perempuan, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Dengan demikian, MBG tidak menjadi proyek yang dikelola secara eksklusif oleh pihak luar, melainkan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga.
Kebijakan nasional yang baik bukanlah kebijakan yang dipaksakan sama di semua daerah, melainkan kebijakan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Papua Barat membutuhkan pembangunan yang berpijak pada realitas Papua, bukan sekadar menyalin model yang dirancang untuk wilayah lain.
Pada akhirnya, masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan gratis yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Masa depan Papua akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang mereka terima, kualitas guru yang mendampingi mereka, dan kesempatan yang diberikan negara agar mereka dapat bersaing secara setara dengan anak-anak Indonesia lainnya.
Karena itu, jika pemerintah ingin membangun Papua secara berkelanjutan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar program makan gratis, melainkan keberanian untuk menempatkan pendidikan sebagai agenda utama pembangunan manusia di Tanah Papua. Makanan bergizi penting, tetapi pendidikan yang bermutu tetap merupakan bekal terbaik bagi masa depan.
