OJK menilai kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Di tengah tekanan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara, sektor jasa keuangan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap menunjukkan kinerja yang tangguh.
Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan aset, penghimpunan dana masyarakat, hingga penyaluran kredit yang tetap positif sepanjang Mei 2026.
Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan di kedua provinsi tersebut masih terjaga dan menjadi modal penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat maupun dunia usaha di daerah.
“Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha di daerah,” ujar Budi Rahman dalam kegiatan Journalist Update di Manokwari, Selasa (30/6/2026).
Menurut Budi, ketahanan sektor jasa keuangan tidak terlepas dari konsistensi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas sektor tersebut.
Data OJK menunjukkan, hingga posisi 31 Mei 2026 total aset perbankan di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp32,27 triliun, atau tumbuh 8,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 10,36 persen menjadi Rp16,77 triliun, sedangkan penyaluran kredit tumbuh 5,02 persen hingga mencapai Rp19,31 triliun.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap kuat. Di saat yang sama, fungsi intermediasi perbankan masih berjalan efektif dengan menyalurkan dana masyarakat kembali ke sektor-sektor produktif yang mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga dinilai masih memadai. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 115,15 persen, sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 3,80 persen, masih dalam batas yang dinilai sehat dan dapat dikelola.
UMKM Tetap Menjadi Prioritas
Selain menjaga stabilitas industri perbankan, OJK juga terus mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Hingga Mei 2026, penyaluran kredit kepada sektor UMKM mencapai Rp5,34 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,69 persen, atau masih berada di bawah ambang batas lima persen. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas pembiayaan UMKM relatif terjaga, sekaligus mencerminkan komitmen perbankan dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Meski demikian, OJK mengakui perluasan akses pembiayaan produktif masih menjadi pekerjaan bersama. Karena itu, OJK akan terus mendorong perbankan agar memperluas akses kredit yang lebih inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM yang layak namun belum sepenuhnya terjangkau layanan pembiayaan formal.
Menopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Budi Rahman menegaskan, stabilitas sektor jasa keuangan bukan sekadar mencerminkan sehatnya industri perbankan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Papua Barat dan Papua Barat Daya secara berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa sektor jasa keuangan yang sehat harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperluas akses keuangan yang inklusif, serta meningkatkan pelindungan masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal,” katanya.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas pelindungan konsumen, serta mendorong pembiayaan kepada sektor-sektor produktif agar manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung, kinerja positif sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah tetap kuat. Dengan stabilitas yang terjaga serta dukungan pembiayaan kepada dunia usaha, sektor keuangan diharapkan terus menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua. (pbn)
