***
***
Peneliti BRIN dan pimpinan DPR menilai maraknya OTT kepala daerah jadi alarm serius kegagalan pengawasan, mahalnya biaya politik, dan rapuhnya integritas pejabat publik.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan partai politik (parpol) perlu mengevaluasi secara komprehensif soal mekanisme pengawasan dan pembinaan kepada kader untuk menghindari terulangnya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah.
“(Parpol) perlu evaluasi komprehensif atas mekanisme pengawasan dan pembinaan sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam rentetan penangkapan kepala daerah, Lili menuturkan adanya faktor pengawasan dan kontrol yang lemah, mulai dari instansi pemerintah daerah seperti inspektorat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga parpol pengusung kepala daerah.
Parpol, kata dia, harus memberikan perhatian kepada kader-kader yang menjadi kepala daerah dengan memberikan pendidikan politik dan hukum agar dalam menjalankan tugas menegakkan prinsip good governance dan menjunjung integritas sehingga tidak melanggar hukum dan korupsi.
Hal senada diungakapkan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kasus terbaru yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Lampung.
Puan menilai perlu adanya evaluasi total terhadap sistem politik dan pengawasan di Indonesia. Ia menilai maraknya kasus korupsi di tingkat daerah merupakan alarm bagi pemerintah dan DPR untuk segera duduk bersama melakukan evaluasi mendalam di semua lini. Salah satu poin krusial yang disoroti ialah beban biaya politik yang diduga menjadi akar masalah penyimpangan kekuasaan.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah,” ujar Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Menurut Puan, pengawasan saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para kepala daerah. Ia menekankan pentingnya menanamkan budaya akuntabilitas sebagai tanggung jawab pribadi, bukan sekadar takut akan pengawasan.
“Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting. Bukan hanya untuk pengawasan, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” tegas Puan.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi II DPR RI Indrajaya yang menilai gelombang penangkapan kepala daerah ini menjadi indikator nyata kegagalan pembinaan kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menegaskan, berulangnya kasus rasuah yang menjerat pejabat publik menunjukkan bahwa upaya penanaman integritas selama ini belum menyentuh dimensi moral yang mendasar.
“Gelombang OTT ini adalah indikator kegagalan pembinaan kepemimpinan daerah. Berulangnya operasi tangkap tangan menunjukkan bahwa pembinaan integritas pejabat publik belum menyentuh aspek moral yang paling mendasar,” ujar Indrajaya melalui keterangannya, kemarin.
Ia juga berharap pejabat publik di Indonesia memiliki rasa malu yang tinggi terhadap masyarakat sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata.
Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, yang merupakan kader PAN, terjaring OTT oleh KPK pada Senin (9/3) sore. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
KPK juga turut menangkap Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri dalam OTT tersebut. “Ya, salah satu yang juga diamankan,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Kami percaya bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan PAN sejak awal berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, PAN akan terus memperkuat sistem pembinaan kader, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan seluruh kader yang dipercaya memegang jabatan publik dapat menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Viva Yoga mengatakan PAN meminta maaf atas tertangkapnya Bupati Rejang Lebong dalam OTT KPK. (pbn)
