***
***
Kami menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau mendukung penuh program pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 21.000 rumah layak huni untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian warga di Tanah Papua.
Wagub Ahmad Nausrau mengatakan dirinya ikut menghadiri rapat koordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada Rabu (15/4) untuk mematangkan program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi warga Papua.
Rapat itu juga dihadiri Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan dari berbagai daerah di Tanah Papua.
“Kami menilai program ini sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kondisi kebutuhan rumah yang masih tinggi di Papua, program ini menjadi sangat penting. Pemerintah daerah siap mendukung agar pelaksanaannya benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Ahmad Nausrau, Kamis (16/4/2026) seperti dikutip dari Antara.
Program pembangunan rehabilitasi 21.000 unit rumah warga Papua itu dilaksanakan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan pendekatan berbasis data sosial ekonomi nasional.
BSPS merupakan program pemerintah di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025/2026 yang dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperbaiki atau membangun rumah layak huni secara swadaya.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan atau selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah terbangun yang tersedia di Tanah Papua, terutama pada empat daerah otonomi baru (DOB) masih sangat tinggi.
Untuk wilayah Papua Pegunungan terdapat kesenjangan sebesar 89,14 persen, Papua Tengah sebesar 66,93 persen, Papua Selatan sebesar 44,85 persen dan Papua Barat Daya sebesar 36,35 persen.
Peluncuran program pembangunan dan rehabilitasi 21.000 rumah layak huni di Tanah Papua rencananya akan dijadwalkan pada 27 April 2026 di Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. (pbn)
