***
***
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Perannya bukan sekadar mengeluarkan imbauan, melainkan menjadi jangkar yang kokoh di tengah ketidakpastian, terutama saat momentum sensitif seperti menjelang Idulfitri.
Pernyataan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang memastikan stok pangan aman dan harga relatif stabil di Manokwari saat meninjau ketersediaan bapok, pada Selasa (17/3/2026), patut diapresiasi. Apalagi, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur disebut masih mencukupi, sementara harga-harga dinilai terkendali menjelang hari besar keagamaan.
Namun, pernyataan tersebut tidak boleh berhenti sebagai retorika administratif. Di wilayah seperti Papua Barat — dengan tantangan distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta infrastruktur logistik yang belum sepenuhnya merata — jaminan stok pangan harus diuji di lapangan, bukan hanya di ruang rapat.
Imbauan untuk tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) memang penting. Tetapi publik tidak digerakkan oleh imbauan semata. Mereka bergerak oleh apa yang mereka lihat dan alami. Ketika masyarakat mendapati antrean panjang BBM, keterlambatan pasokan, atau harga yang diam-diam merangkak naik di pasar tradisional, maka seluruh narasi ketenangan itu akan runtuh seketika.
Di sinilah negara dituntut hadir secara konkret. Satgas Pangan tidak cukup hanya menjadi simbol kelembagaan. Mereka harus aktif melakukan inspeksi mendadak ke pasar, gudang distribusi, hingga jalur logistik. Pengawasan harus menyentuh titik-titik rawan, termasuk potensi penimbunan dan permainan harga oleh oknum yang memanfaatkan momen Lebaran.
Lebih jauh, pemerintah daerah perlu melangkah ke pendekatan yang lebih modern yaitu transparansi data. Informasi mengenai stok pangan, distribusi, hingga harga harian harus dibuka kepada publik secara berkala, bahkan real-time bila memungkinkan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada rumor atau informasi simpang siur yang kerap menyebar di media sosial.
Transparansi bukan sekadar soal keterbukaan, melainkan instrumen pengendali kepanikan. Ketika warga tahu bahwa stok beras di gudang Bulog cukup untuk beberapa bulan ke depan, atau bahwa distribusi bahan pokok terus berjalan tanpa hambatan, maka dorongan untuk membeli berlebihan akan mereda dengan sendirinya.
Sebaliknya, tanpa data yang bisa diverifikasi publik, ruang spekulasi akan tetap terbuka. Dan di ruang itulah panic buying tumbuh subur.
Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap ancaman klasik yang selalu muncul menjelang hari besar: mafia pangan. Penimbunan bahan pokok dan permainan distribusi bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara. Aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini.
Masyarakat Papua Barat berhak atas rasa aman, bukan sekadar janji. Mereka berhak melihat bahwa negara benar-benar bekerja—di pasar, di pelabuhan, di jalan distribusi, hingga di rak-rak toko yang tetap terisi.
Pada akhirnya, ketenangan publik tidak dibangun oleh kata-kata, melainkan oleh kenyataan. Pemerintah telah memulai dengan pernyataan yang menenangkan. Kini saatnya membuktikan: bahwa stok benar-benar ada, harga benar-benar stabil, dan negara benar-benar hadir. (*)
