***
***
Kemendagri menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program Persatuan Wartawan Indonesia sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi publik.
Papuabaratnews.id, Bogor — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mendukung anggaran dan program kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai bagian dari penguatan peran pers dalam demokrasi dan pelayanan informasi publik.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Akbar Ali saat menjadi pembicara dalam kegiatan Retret Kebangsaan dan Bela Negara yang digelar PWI bekerja sama denganKementerian Pertahanandi Pusat Diklat Kemenhan, Rumpin, Kabu
Kegiatan Retret Kebangsaan dan Bela Negara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan diikuti sekitar 200 wartawan PWI dari seluruh Indonesia. Retret berlangsung selama empat hari, terhitung sejak Kamis (29/1/2026) hingga Minggu (1/2/2026).
Dalam paparannya, Akbar mempertanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang digelar PWI, khususnya yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan wartawan.
“Apakah ada dukungan dari kepala daerah untuk kegiatan Retret Kebangsaan dan Bela Negara ini untuk wartawan PWI?” tanya Akbar kepada para peserta.
Ia menegaskan, kepala daerah perlu membantu dan memfasilitasi berbagai program PWI karena pers merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, dengan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan wartawan, penyampaian informasi terkait kinerja, program pembangunan, serta peraturan daerah akan lebih efektif dan mudah diterima publik.
“Penggunaan media pers jauh lebih tepat dibandingkan media sosial. Pemerintah daerah harus menjaga hubungan baik dengan wartawan,” ujarnya.
Akbar juga menilai wartawan memiliki peran penting dalam mengemas regulasi pemerintah agar dapat dipahami masyarakat secara luas.
“Wartawan bisa menulis dan menjelaskan bagaimana peraturan daerah yang baik agar bisa dicerna masyarakat. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan peran wartawan secara maksimal,” katanya. (pbn)
