***
***
Pertemuan elite Koalisi Indonesia Maju di kediaman Bahlil Lahadalia berlangsung tertutup di tengah menguatnya wacana pengembalian sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Empat pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, pada Minggu (28/12/2025).
Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Momen pertemuan tersebut terungkap melalui foto yang beredar di media massa dan memicu spekulasi publik, terutama terkait pembahasan wacana pengembalian sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan pertemuan itu bersifat silaturahmi.
“Saya enggak tahu persis isi pertemuannya. Tapi mungkin saja membahas banyak hal. Namanya juga silaturahmi,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).
Sarmuji juga mengaku tidak mengetahui apakah pertemuan tersebut secara khusus membahas konsolidasi wacana perubahan sistem pilkada. Sebelumnya, Golkar memang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menyebut pertemuan para elite partai tersebut bertujuan untuk membahas hal-hal strategis demi kepentingan bangsa. Menurut dia, politik yang beradab, mengedepankan kesantunan, dan gotong royong lintas kekuatan politik menjadi isu penting.
“Yang dibahas semua hal untuk kebaikan bangsa,” kata Hasanuddin, yang akrab disapa Cak Udin, Senin (29/12/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai pemulihan dampak bencana di Sumatera dinilai lebih mendesak dibanding wacana perubahan sistem pilkada.
Adapun Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno enggan mengomentari alasan di balik pertemuan tertutup tersebut. Hingga berita ini diturunkan, permintaan konfirmasi kepada Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Sufmi Dasco Ahmad belum mendapat tanggapan.
Pertemuan itu berlangsung di tengah menguatnya wacana penghapusan pilkada langsung. Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan usulan tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada 20 Desember 2025, dengan alasan perbaikan sistem demokrasi sekaligus penghematan biaya politik.
Sejumlah partai politik, termasuk PAN, PKB, dan Gerindra, menyatakan dukungan terhadap pilkada tidak langsung. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya terbuka mendukung usulan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai masukan publik.
“Jangan sampai pembahasan nantinya memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar Viva, pada Senin (22/12/2025).
Dari PKB, legislator Muhammad Khozin menilai sistem pilkada langsung perlu dievaluasi. Ia menyebut mahalnya biaya politik, potensi korupsi, serta posisi gubernur sebagai representasi pemerintah pusat menjadi pertimbangan utama.
“Konstitusi memberi ruang pilkada dilakukan dengan sistem apa pun selama memenuhi prinsip demokratis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan pandangan serupa. Prabowo menilai pilkada langsung menelan biaya besar dan berpotensi membebani negara.
“Kalau pilkada lewat DPRD, negara bisa menghemat triliunan rupiah,” ujar Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, 12 Desember 2024. (tem)
