Senator Papua Barat Filep Wamafma menilai kebijakan pemerintah di Tanah Papua belum menyentuh akar persoalan. Ia mendesak evaluasi total dan menegaskan pentingnya dialog serta keadilan hukum.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Anggota DPD RI Dapil Papua Barat, Filep Wamafma, menilai pemerintah belum memiliki strategi yang komprehensif dalam menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh. Ia menilai kebijakan pembangunan yang berjalan masih sebatas ekonomi dan kesejahteraan, belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya.
“Totalitas kita masih berputar di sekitar politik kesejahteraan dan ekonomi, belum menyentuh substansi dasar masalah Papua,” ujar Filep kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).
Sebagai Sekretaris MPR for Papua, Filep menegaskan bahwa penyelesaian masalah Papua harus dimulai dari akar persoalan sebagaimana digambarkan dalam roadmap LIPI yang menyoroti empat isu utama: marjinalisasi, pembangunan tidak merata, pelanggaran HAM, dan sejarah politik Papua.
Menurutnya, pembangunan ekonomi memang tetap berjalan, namun belum membawa perubahan signifikan bagi stabilitas keamanan.
“Korban masih terus berjatuhan, baik warga sipil, aparat, tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan. Sejak reformasi hingga kini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” katanya.
Filep mengapresiasi berbagai kebijakan afirmatif pemerintah seperti pembentukan BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, tetapi menilai kebijakan tersebut belum menjawab hal-hal fundamental seperti penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran HAM berat.
“Kita apresiasi afirmasi pemerintah, tetapi keadilan hukum belum tampak nyata. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah membuka ruang dialog nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, gereja, dan akademisi, guna mencari solusi damai dan menyeluruh atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
Filep juga mendorong Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik Aceh.
“Kalau Presiden bisa turun tangan di Gaza dan Aceh bisa damai, mengapa Papua tidak? Komite yang dibentuk jangan hanya mengawasi Otsus, tapi juga menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang berkonflik,” ujarnya.
Filep menutup dengan menegaskan bahwa Papua tidak boleh kembali dicap sebagai daerah operasi militer.
“Kita mau Papua damai dan sejahtera, tapi itu hanya bisa terwujud jika akar masalahnya diselesaikan secara adil dan bermartabat,” tandasnya. (pbn)
