***
***
Papuabaratnews.id, Jayapura — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) menyambut kunjungan kerja (reses) Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah dan PLN dalam mendorong pemerataan akses dan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Sugeng menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan infrastruktur energi di Papua, termasuk pengembangan potensi besar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mamberamo yang digadang menjadi masa depan energi hijau di Indonesia timur.
“Pemerataan energi adalah wujud keadilan sosial. Papua harus mendapat porsi yang sama dalam menikmati manfaat transisi energi nasional. Cadangan gas di wilayah ini sangat besar dan menjadi modal penting untuk mendorong pembangkit berbasis gas dan energi bersih,” ujar Sugeng.
Sugeng menambahkan, DPR RI berkomitmen mengawal agar pembangunan infrastruktur energi di Papua berjalan terarah dan terintegrasi. Lebih jauh, ia menyoroti proyek PLTA Mamberamo sebagai lompatan strategis untuk masa depan energi di Papua. Dengan potensi mencapai 6,37 GW (berdasarkan pra-feasibility study), proyek ini tidak hanya akan mampu melistriki seluruh Pulau Papua, tetapi juga mendorong lahirnya kawasan industri hijau di wilayah timur.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, tahapan pembangunan dimulai pada 2027 dan commissioning PLTA Mamberamo ditargetkan pada 2042. Ini adalah proyek bersejarah yang akan menjadikan Papua pilar utama energi bersih nasional,” jelasnya.
General Manager PLN UIP MPA, Nur Hardiyanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi XII DPR RI terhadap upaya PLN menghadirkan energi berkeadilan di Papua.
Ia menegaskan, dukungan ini akan memperkuat langkah PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan ramah lingkungan.
“Bagi kami, kunjungan Komisi XII ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk nyata perhatian negara terhadap masyarakat di Papua. Dukungan legislatif menjadi energi tambahan bagi PLN untuk mempercepat pemerataan listrik dan memastikan transisi energi berjalan inklusif,” ujar Nur.
Nur menegaskan, sinergi antara PLN dan Komisi XII DPR RI akan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan pemerataan dan keadilan energi di Papua, sejalan dengan agenda transisi energi nasional menuju Net Zero Emission pada 2060.
“Kami percaya, transformasi energi di timur Indonesia akan menjadi simbol keadilan energi bagi seluruh rakyat. Dari Papua, kita menyalakan masa depan energi bersih Indonesia,” pungkas Nur. (*)
*Artikel ini merupakan kerja sama antara PapuaBaratNews dan PLN
