***
***
Satgas melibatkan TNI-Polri untuk memantau titik panas dan memperkuat penanganan kebakaran.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Pemerintah juga meminta dukungan satu unit water bombing dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses dari darat.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Papua Barat, Abdulatif Suaeri, mengatakan Satgas Karhutla melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri. Satgas tidak hanya bertugas melakukan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memantau secara berkala daerah yang berpotensi mengalami karhutla.
“Satgas nantinya akan merumuskan langkah-langkah penanganan karhutla secara terpadu, termasuk posko untuk memantau kondisi terkini,” kata Abdulatif di Manokwari, Senin (24/8/2026).
Menurut dia, seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk memantau titik panas. Pemantauan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, termasuk data hotspot yang terdeteksi melalui satelit.
Laporan Satgas, kata Abdulatif, harus dibuat secara akurat karena akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah provinsi dalam menentukan status kondisi karhutla. Data tersebut sekaligus diperlukan untuk memverifikasi indikasi kebakaran di tujuh kabupaten di Papua Barat.
“Jangan anggap enteng masalah ini. Pantau semua lokasi, terutama daerah yang memiliki vegetasi dan cuaca dengan tingkat risiko kebakaran tinggi,” ujarnya.
Selain penanganan kebakaran, Pemprov Papua Barat memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah praktik pembukaan atau perluasan kebun dengan cara membakar lahan. Dalam kondisi cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran, api dapat dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan.
“Sosialisasikan ke semua masyarakat supaya jangan buka kebun dengan cara bakar karena risikonya sangat tinggi, apalagi situasi sekarang ini,” kata Abdulatif.
Pemprov juga mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, aparat keamanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi diperlukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Asisten III Sekretaris Daerah Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan pemerintah provinsi telah meminta dukungan satu unit water bombing kepada BNPB.
Dukungan pemadaman dari udara dibutuhkan terutama untuk menangani kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan pemadam maupun peralatan dari darat.
“Kami sudah minta tambahan satu unit water bombing ke pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB,” ujar Otto.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 23 Agustus 2026, tercatat 790 titik panas di Papua Barat.
Dari jumlah tersebut, 33 titik masuk kategori rendah, 625 titik kategori sedang, dan 51 titik kategori tinggi.
Titik panas tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat. Sejumlah wilayah disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama Kabupaten Fakfak, disusul Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
Pemerintah meminta perkembangan kondisi tersebut terus dipantau agar titik panas yang terindikasi sebagai kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas. (pbn)
