Data pendidikan yang akurat menjadi dasar penyaluran anggaran, bantuan siswa, tunjangan guru hingga perencanaan pembangunan sekolah di Pegunungan Arfak.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar deretan angka yang dimasukkan operator sekolah ke dalam aplikasi. Di balik setiap data yang tercatat, terdapat kepentingan siswa, guru, sekolah, hingga arah pembangunan pendidikan di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Arfak, Deny Agustinus Ngutra, menyebut Dapodik sebagai “jantung data pendidikan”. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dipandang hanya sebagai pekerjaan administratif yang menjadi tanggung jawab operator sekolah.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu adalah fondasi yang menentukan kebijakan, alokasi anggaran, bantuan siswa, hingga perencanaan pembangunan sekolah di Kabupaten Pegunungan Arfak,” kata Deny saat menutup Pelatihan dan Sinkronisasi Dapodik Sekolah Jenjang SD se-Kabupaten Pegunungan Arfak di Manokwari, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Deny, kesalahan dalam pengelolaan data dapat membawa konsekuensi terhadap sekolah maupun peserta didik. Sebab, Dapodik menjadi salah satu sumber utama pemerintah dalam membaca kondisi pendidikan sekaligus menentukan berbagai intervensi yang diperlukan.
Data tersebut antara lain digunakan sebagai dasar penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, penentuan penerima Program Indonesia Pintar (PIP), penyusunan anggaran pendidikan, hingga perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan.
Karena itu, akurasi Dapodik berkaitan langsung dengan pertanyaan mendasar dalam pembangunan pendidikan: berapa jumlah siswa yang harus dilayani, berapa guru yang tersedia dan masih dibutuhkan, bagaimana kondisi fasilitas sekolah, serta sekolah mana yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Jika data yang dikirim sekolah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, keputusan yang dibuat berdasarkan data tersebut berpotensi meleset. Bantuan dapat terlambat, kebutuhan sekolah tidak terbaca secara tepat, bahkan kebijakan yang seharusnya menjawab persoalan pendidikan berisiko tidak tepat sasaran.
“Satu data yang salah bisa berdampak besar pada sekolah dan peserta didik kita,” tegas Deny.
Tanggung Jawab Bersama
Deny mengatakan tanggung jawab terhadap kualitas Dapodik tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada operator. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab memastikan data yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi sekolah.
Operator, kata dia, memang menjadi ujung tombak pengelolaan data pendidikan. Namun, kepala sekolah harus memberikan dukungan sekaligus melakukan pemantauan agar pembaruan data dilakukan secara berkala dan tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu.
Pengawas sekolah juga diminta terlibat memastikan sekolah di wilayah binaannya menjalankan kewajiban pengelolaan Dapodik dengan baik.
“Kerjakan dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab,” pesan Deny kepada para operator.
Tanggung jawab itu menjadi semakin penting bagi Pegunungan Arfak. Sekolah-sekolah tersebar di wilayah dengan karakter geografis yang beragam. Kondisi tersebut membuat ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kebutuhan pendidikan hingga ke sekolah-sekolah di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Deny mengatakan pelatihan dan sinkronisasi Dapodik yang telah dilaksanakan bukan akhir dari pekerjaan. Justru, pekerjaan sesungguhnya dimulai ketika para peserta kembali ke sekolah masing-masing.
“Pelatihan ini baru permulaan. Tantangan sesungguhnya ada di depan kita, di sekolah masing-masing,” katanya.
Karena itu, operator yang menghadapi kendala diminta tidak bekerja sendiri. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan harus dilakukan sehingga persoalan pengelolaan maupun sinkronisasi data dapat segera diselesaikan.
Data untuk Kebijakan yang Tepat
Sebelumnya, saat membuka kegiatan pelatihaan dan sinkronisasi ini, Deny telah mengingatkan bahwa kualitas data menentukan kualitas kebijakan pendidikan. Data yang tidak lengkap, tidak akurat atau terlambat diperbarui dapat menghambat bantuan yang seharusnya diterima sekolah, guru maupun peserta didik.
Pelatihan tersebut karena itu diarahkan bukan semata-mata meningkatkan kemampuan teknis operator mengoperasikan aplikasi Dapodik, tetapi juga membangun kesadaran mengenai tanggung jawab di balik setiap data yang dimasukkan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, data yang benar dibutuhkan untuk merencanakan pembangunan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.
Dengan data yang menggambarkan keadaan sekolah secara nyata, pemerintah memiliki pijakan untuk menentukan kebutuhan anggaran, guru, peserta didik maupun fasilitas pendidikan. Sebaliknya, data yang keliru akan menghasilkan gambaran yang keliru pula mengenai kondisi pendidikan.
Itulah sebabnya, bagi Deny, pekerjaan operator Dapodik tidak berhenti pada layar komputer dan proses sinkronisasi.
Di balik setiap angka yang mereka masukkan terdapat siswa yang membutuhkan bantuan, guru yang menunggu pemenuhan haknya, sekolah yang membutuhkan fasilitas, dan keputusan pemerintah tentang ke mana pembangunan pendidikan Pegunungan Arfak akan diarahkan.
Dapodik, dengan demikian, bukan sekadar urusan input data. Ia menjadi salah satu fondasi untuk memastikan kebijakan pendidikan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (pbn)
