Distribusi BBM, minyak tanah, dan LPG menjadi fokus evaluasi bersama guna memastikan pasokan tetap tersedia, tepat sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Teluk Bintuni.
Papuabaratnews.id, Teluk Bintuni –- PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinergi dengan Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memastikan akses energi bagi masyarakat tetap terjaga, sekaligus mengevaluasi efektivitas distribusi bahan bakar minyak (BBM), minyak tanah bersubsidi, dan LPG di wilayah tersebut.
Pembahasan dilakukan melalui forum diskusi yang melibatkan Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Bupati Teluk Bintuni, jajaran Pertamina Patra Niaga, serta pengusaha SPBU dan agen LPG di Kabupaten Teluk Bintuni.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mengatakan Teluk Bintuni merupakan daerah yang terus berkembang dengan aktivitas ekonomi dan industri yang membutuhkan dukungan pasokan energi yang memadai.
Menurutnya, selain memastikan ketersediaan stok, distribusi energi juga harus berjalan efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
“Teluk Bintuni merupakan daerah yang terus berkembang. Aktivitas ekonomi dan industrinya cukup tinggi sehingga sektor energi menjadi penopang utama. Karena itu, penting untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM, minyak tanah, maupun LPG di daerah ini,” ujarnya.
Alfons mengapresiasi upaya Pertamina dalam menjaga ketersediaan stok BBM dan minyak tanah bersubsidi di Papua Barat. Namun, ia menilai evaluasi terhadap kuota maupun mekanisme penyaluran tetap perlu dilakukan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Menurutnya, DPR RI siap mendukung langkah-langkah penyempurnaan bersama Pertamina dan pemerintah daerah untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat semakin baik.
Bupati Teluk Bintuni menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari Pertamina maupun para pelaku usaha penyalur energi.
Ia menegaskan Pemkab akan mengkaji sejumlah usulan yang dinilai dapat mempercepat distribusi BBM, minyak tanah, maupun LPG, termasuk mengevaluasi kebutuhan kuota subsidi apabila diperlukan.
“Kami akan mengkaji berbagai usulan yang disampaikan agar proses distribusi energi semakin cepat dan efektif. Jika memang diperlukan penyesuaian kuota subsidi, pemerintah daerah siap mengusulkannya sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan kondisi stok energi yang disuplai melalui Fuel Terminal Sorong dan Fuel Terminal Manokwari dalam keadaan aman.
Menurutnya, rata-rata ketahanan stok seluruh produk berada pada kisaran 9 hingga 10 hari, sementara pasokan kapal pengangkut datang secara berkala setiap empat hingga lima hari.
“Yang menjadi perhatian bersama adalah bagaimana stok yang tersedia dapat didistribusikan secara optimal sehingga kebutuhan masyarakat di SPBU, pangkalan minyak tanah, maupun agen LPG dapat terpenuhi,” ujar Awan.
Ia menambahkan Pertamina akan terus menjalankan penugasan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, DPR RI, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.
Menurut Awan, pengawasan terhadap penyaluran energi bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh Pertamina sendiri, sehingga kolaborasi lintas pihak menjadi kunci menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pertamina juga mengimbau masyarakat menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai produk maupun layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center 135. (pbn)
