Mengapa kelas-kelas pelatihan tak terisi penuh, meski gratis?
Di tengah meningkatnya harga kebutuhan hidup dan semakin sempitnya lapangan kerja, kita akan berpikir bahwa sesuatu yang gratis, otomatis akan laris manis.
Dalam kenyataannya ternyata tidak begitu; contohnya, pada pelatihan kerja gratis, selalu ada kursi yang tidak terisi, padahal pelatihan tersebut merupakan program yang dibiayai negara, melalui lembaga seperti Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Fenomena ini terjadi di BPVP Kota Sorong: kelas-kelas pelatihan yang dibuka tidak selalu penuh.
Jika pada masa lalu ijazah SMA sudah relatif cukup untuk memperoleh pekerjaan, hari ini situasinya berbeda. Dunia kerja semakin kompetitif dan menuntut keterampilan tambahan, baik berupa technical skill maupun soft skill.
Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga yang dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK) dan kini menjadi BPVP, berupaya memfasilitasi anak-anak muda di Sorong, agar lebih mudah memasuki dunia kerja.
Meski begitu, kehadiran lembaga pemerintah yang menyediakan pelatihan gratis belum tentu langsung diminati anak-anak muda, apalagi tujuannya untuk meningkatkan partisipasi mereka, terutama para pemuda asli Papua yang menjadi prioritas dalam semangat otonomi khusus di Tanah Papua.
Dari data peserta pelatihan BPVP Sorong selama tiga periode, ada hal menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Kesempatan pelatihan ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.
Dari berbagai jurusan yang dibuka, ada perbedaan tingkat keterisian kelas. Program seperti TIK, las, elektronika, smart office, dan bisnis manajemen cenderung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, bahkan kuota mendekati penuh.
Sementara itu, tingkat partisipasi pelatihan seperti Fashion Pattern, listrik PTLOS, dan otomotif rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa pilihan mengikuti pelatihan bukan hanya soal gratis, tetapi ada hal lain, mungkin berhubungan dengan manfaat pelatihan dan peluang kerja yang diperoleh setelah menguasai keterampilannya.
Temuan Lapangan
Selama tiga periode penerimaan peserta pelatihan (Februari, Maret, dan April 2026), ada tiga puluh kelas yang dibuka dan diikuti 355 peserta. Namun demikian, dari rata-rata kuota 18 orang per kelas, jumlah peserta hanya sekitar 12 orang atau 70%.
Dari 355 peserta, sekitar 174 orang adalah anak muda Papua. Artinya, anak muda Papua belum menjadi kelompok mayoritas dalam pelatihan yang diselenggarakan. Minat anak muda Papua paling banyak terlihat pada pelatihan di bidang elektronika (11 orang), TIK (10 orang), bisnis manajemen (9 orang), dan pariwisata (8 orang).
Kelas lainnya memiliki partisipasi anak muda Papua yang rendah. Pada April 2026, terutama di kelas Fashion Pattern, Las-Filter Dasar, dan Otomotif hanya terdapat dua orang anak muda Papua sebagai peserta.
Jika dirata-ratakan dari tiga puluh kelas yang dibuka, jumlah anak muda Papua yang menjadi peserta di setiap kelas hanya sekitar 6 orang. Sedikit sekali, bukan? Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pelatihan gratis belum tentu otomatis diikuti oleh banyak peserta, terutama dari kelompok anak muda Papua. Kelompok yang seharusnya menjadi prioritas sehubungan dengan kebijakan otonomi khusus di Tanah Papua.
Pandangan Anak Muda Papua
Dalam sebuah pertemuan bersama dua belas anak muda Papua yang mengikuti sosialisasi pelatihan BPVP Sorong di komunitas literasi beberapa waktu lalu, diajukan pertanyaan sederhana: mengapa partisipasi anak muda Papua dalam pelatihan masih relatif rendah?
Awalnya, semua diam dan saling berpandangan, seolah menunggu siapa yang akan berbicara lebih dulu. Namun setelah beberapa saat, satu per satu mulai menyampaikan pendapat mereka.
“Begini, saya itu karena sibuk sudah punya anak, jadi mendaftarnya lewat meminta bantuan teman-teman. Ternyata sampai sekarang belum ada kabar. Tapi saya juga sibuk merawat anak dan jadi ibu rumah tangga. Tapi, begitu mendengar cara-cara mendaftar yang tadi dijelaskan, apalagi ada tata boga, wah saya mau ikut juga.”
“Saya juga tidak punya wifi di rumah. Kalau pakai paket data, juga jarang-jarang. Jadi susah kalau daftar pakai internet atau dapat informasi lewat WA.”
“Kalau email, dulu pernah buat, tapi sekarang sudah lupa password-nya. Lagi pula, saya memang tidak terbiasa daftar lewat web.”
Dari jawaban yang mereka berikan, kita bisa melihat bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemuda Papua rendah. Seorang ibu, karena mempunyai banyak tugas, membuatnya tidak sempat mengikuti informasi selanjutnya, kemudian lupa karena rutinitas sehari-hari. Ada pula yang mengaku tidak memiliki gawai pribadi, sehingga kesulitan mengikuti proses pendaftaran.
Ada juga yang menyampaikan bahwa selama masa sekolah mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang pelatihan BPVP Sorong. Ketika lulus, akses terhadap informasi pelatihan semakin jauh. Sementara itu, lingkungan tidak mendukung mereka untuk datang dan mencoba mengikuti pelatihan di lembaga pemerintah.
Namun, dari berbagai jawaban mereka, terlihat bahwa mereka sebenarnya memiliki minat untuk belajar. Kendalanya antara lain keterbatasan akses, literasi digital, dan minimnya pendampingan. Mereka juga merasa apabila ada kelompok belajar, atau komunitas yang mendampingi proses pendaftaran dan belajar bersama, akan membantu. Dukungan antarteman menjadi penting karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus saling menyemangati.
Tawaran Solusi
Pelatihan gratis, bahkan beberapa di antaranya diberikan bantuan uang saku dan baju, ternyata tidak serta merta membuat kelas-kelas pelatihan penuh oleh pendaftar. Persoalannya ternyata berada pada level personal, sehingga pendekatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi peserta. Berdasarkan wawancara secara terbatas kepada dua belas anak muda Papua yang belum pernah mengikuti pelatihan di BPVP Sorong, terungkap beberapa hal untuk dapat membuat solusinya, terutama dalam meningkatkan partisipasi anak muda Papua.
Pertama, kerja sama perlu dilakukan secara masif oleh BPVP Sorong dengan komunitas di masyarakat, terutama komunitas yang melibatkan anak muda Papua bergiat di komunitas, akan ada nilai-nilai dasar dari pelatihan yang juga sudah tumbuh di sana, seperti komunikasi yang baik, dengan kedisiplinan dan kerja sama antartim yang kuat.
Kedua, melakukan sosialisasi secara rutin, dari BPVP Sorong. Lebih baik lagi jika sosialisasi dilakukan di komunitas, sehingga akan menguatkan peran komunitas. Membuat tur berkunjung ke BPVP Sorong juga baik, peserta dapat melihat langsung apa yang dapat dipelajari. Kunjungan ke BPVP Sorong akan menguatkan dorongan untuk bisa ikut latihan, karena dapat mengubah pandangan para anak muda tersebut.
Ketiga, ada kelompok yang membutuhkan pelatihan, tetapi mereka menghadapi kendala akses, tidak terhubung dengan internet secara reguler karena tidak ada pulsa. Jadi, informasi dan pesan jangan hanya disampaikan dengan menggunakan WA atau email, melainkan juga disampaikan langsung ke sekolah dan komunitas. Sekolah dan komunikas akan menyampaikannya anak didik dan anggota; teman juga dapat membantu menyampaikan informasi.
“Ah begini sudah, kitong dapat informasi dari komunitas baru BPVP Sorong yang ikut datang sosialisasi” ungkap salah seorang peserta yang ikut hadir pada pertemuan sebuah kerja sama dan kegiatan sosialisasi. Ini menunjukkan kegembiraan mereka telah mendapat informasi; pendekatan kerja sama dan kegiatan sosialisasi membuat masyarakat Papua, terutama para pemuda Papua, merasa telah dirangkul komunitas.
Dengan kerja sama yang lebih erat, dengan sosialisasi lebih sering antara lembaga pelatihan dan komunitas masyarakat, besar kemungkinan partisipasi para pemuda Papua meningkat. Ini bisa jadi salah satu jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Aduh, mantap apa! ***
Oleh: Dayu Rifanto, Aktivis literasi, Penulis, dan Penggerak komunitas Pinjam Pustaka di Sorong, Papua Barat Daya.
