***
***
DJPb mencatat realisasi belanja APBN telah mencapai 39,1 persen dari total pagu, didominasi transfer ke daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan mempercepat pembangunan.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari–Mei 2026 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp8,8 triliun atau 39,1 persen dari total pagu sebesar Rp22,56 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch. Abdul Kobir, mengatakan mayoritas belanja negara disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) guna menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan.
“Realisasi belanja APBN hingga Mei 2026 terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp2,74 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp6,08 triliun,” ujarnya di Manokwari, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran belanja kementerian/lembaga mengalami pertumbuhan sebesar 43,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Demikian pula realisasi TKD untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya yang meningkat 45,1 persen secara tahunan.
Belanja kementerian/lembaga didominasi belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar sekitar Rp1,6 triliun. Sementara itu, TKD didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3 triliun yang dimanfaatkan untuk membiayai layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.
“Ini menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan di daerah,” kata Kobir.
Menurut dia, percepatan realisasi belanja APBN memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi global.
Perekonomian Papua Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,64 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan Papua Barat Daya tumbuh 4,16 persen. Konsumsi pemerintah juga menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi.
“Belanja APBN masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian regional Papua Barat,” ujarnya.
Berdasarkan fungsi, lanjut Kobir, realisasi belanja APBN untuk pelayanan umum mencapai Rp6,24 triliun, pertahanan Rp824 miliar, fungsi ekonomi Rp713 miliar, ketertiban dan keamanan Rp647 miliar, pendidikan Rp206,5 miliar, serta kesehatan Rp30,5 miliar.
Komposisi belanja tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya menopang operasional pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum terealisasi Rp72,5 miliar, fungsi keagamaan Rp63 miliar, serta perlindungan lingkungan hidup Rp30 miliar,” ujarnya.
Selain itu, belanja pemerintah pusat juga difokuskan pada berbagai program prioritas nasional, antara lain pembangunan dan preservasi Jalan Trans Papua, peningkatan konektivitas transportasi, penguatan ketahanan pangan, serta mitigasi perubahan iklim.
“Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja pada kegiatan prioritas nasional mencapai Rp337,14 miliar atau 27,6 persen dari total pagu sebesar Rp1,22 triliun,” kata Kobir. (pbn)
