***
***
Data akurat dari Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, dan pemberdayaan dunia usaha.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah.
“Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” katanya saat Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung pada Sabtu (27/6/2026) dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, data akurat dari sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan investasi, dan pemberdayaan dunia usaha. Oleh sebab itu, Amalia mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif memberikan data yang benar.
“Setiap informasi yang dihimpun akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh, ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan SE 2026. Ia pun turut memberikan motivasi kepada 8.619 petugas SE 2026 yang akan bertugas di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Amalia menyebut para petugas sensus sebagai “pejuang data” yang memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan ketersediaan data yang valid. Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan dukungan penuh terhadap agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun tersebut.
Sebab, menurut Rahmat, pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran berawal dari data yang akurat. “Tanpa data yang lengkap dan benar, sulit bagi kita mengambil keputusan ataupun menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai SE 2026 memiliki peran penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Provinsi Lampung, kata Rahmat, memiliki potensi ekonomi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, kata Rahmat, keberhasilan pembangunan juga terlihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, serta semakin kuatnya usaha rakyat. (pbn)
