***
***
Papuabaratnews.id, Ambon — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan energi sekaligus memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Senin (13/4).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara PLN, pemerintah daerah, dan legislatif dalam mendorong penguatan sistem kelistrikan yang andal, merata, serta berkelanjutan di wilayah kepulauan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut General Manager PLN UIP MMU, Noer Soeratmoko, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP MPA, Abas Joni Wibowo, serta Manager PLN UPP Maluku dan Papua 1, Ismail Hartanto Kartojo.
Dari sisi PLN menjelaskan berbagai program strategis pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tengah dan akan dilaksanakan, termasuk pengembangan pembangkit, jaringan transmisi, serta optimalisasi pemanfaatan energi primer dan energi baru terbarukan (EBT).
Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PLN UIP MPA, Abas Joni Wibowo menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Maluku dan Maluku Utara memiliki tantangan tersendiri, khususnya terkait aspek geografis dan proses perizinan.
“PLN UIP MPA terus mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga konstruksi. Dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Abas.
Ia menambahkan bahwa PLN juga terus memperkuat komunikasi publik sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan mandat penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
Sementara itu, Manager PLN UPP MPA 1, Ismail Hartanto Kartojo, menegaskan bahwa PLN terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan.
“Wilayah Maluku dan Maluku Utara didominasi oleh sistem kelistrikan yang tersebar (isolated system), sehingga diperlukan strategi pengembangan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal. PLN UIP MPA terus mengakselerasi pembangunan jaringan dan pembangkit guna meningkatkan keandalan sistem serta memperluas jangkauan layanan listrik,” jelas Ismail.
Lebih lanjut, PLN UIP MPA juga menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi melalui pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, seperti tenaga surya, mikrohidro, dan potensi panas bumi, yang sejalan dengan arah kebijakan energi nasional.
DPD RI dalam kunjungan tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, antara lain terkait bauran energi, pemanfaatan energi alternatif, keandalan pasokan listrik di wilayah luar pusat pertumbuhan, hingga peluang pengembangan interkoneksi antar pulau sebagai solusi jangka panjang.
Pimpinan Komite II DPD RI, A. Abd. Waris Halid, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus upaya memastikan kebijakan energi dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Kami mengapresiasi upaya PLN dalam menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil. Ke depan, kami mendorong penguatan keandalan sistem kelistrikan serta pengembangan energi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui momentum ini, PLN UIP MPA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara. (pbn)
