Papuabaratnews.id, Jayapura – Kepolisian kembali membongkar jaringan perdagangan senjata lintas daerah yang akan menyuplai senjata kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Total sebanyak 17 senjata api dan 3.573 amunisi disita dari jaringan yang tersebar di beberapa daerah, mulai DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Papua Barat.
Pengungkapan ini berdasarkan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya saat polisi menyita enam senjata api dari Yuni Enumbi. Yuni Enumbi membeli senjata dan amunisi seharga Rp 1,3 miliar dari luar Papua untuk disuplai ke KKB di Puncak Jaya, Papua Tengah.
Adapun 17 senjata api yang disita saat ini terdiri dari 6 senjata laras panjang, 6 senjata laras pendek, serta 5 senjata rakitan. Selain senjata dan amunisi, juga diamankan peralatan perakitan, komponen senjata, hingga alat peledak di sejumlah daerah di Jawa dan Papua.
Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Patrige Rudolf Renwarin mengatakan, pengungkapan ini melalui operasi gabungan yang melibatkan Polda Papua, Polda Papua Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda DI Yogyakarta pada 6-9 Maret 2025.
”Operasi ini menunjukkan aparat keamanan bekerja maksimal untuk menutup jalur distribusi senjata api ilegal dan memastikan stabilitas keamanan di Papua,” kata Patrige di Jayapura, Papua, Selasa (11/3/2025).
Adapun dalam pengungkapan terbaru ini, kepolisian kembali menangkap enam tersangka lain, yakni TW, MH, MK, P, ES, dan AP. Para tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan ini, mulai dari pencarian senjata api, penyelundupan, hingga pembuatan senjata rakitan.
Patrige menuturkan, senjata dan amunisi disita dari sejumlah lokasi, termasuk rumah para tersangka, yakni di Bojonegoro (Jawa Timur), Sleman (DI Yogyakarta), dan Manokwari (Papua Barat).
Dalam penyelundupan, para tersangka menggunakan jalur laut. Mereka memanfaatkan tabung kompresor yang dimodifikasi untuk mengelabui pemeriksaan di pelabuhan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, MK bertugas menjadi operator pembuatan senjata api rakitan di Bojonegoro. Adapun P membantu dalam pembuatan popor serta menguji kelayakan senjata.
Sementara itu, TW bertugas membeli dan menyelundupkan senjata dari Jawa Timur ke Papua. ES berperan sebagai perantara penyimpanan senjata dan amunisi di Manokwari.
Kepala Humas Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Yusuf Sutejo menjelaskan, pihaknya akan terus secara intens mengungkap perdagangan dan penyelundupan senjata, khususnya terkait dengan KKB. ”Kami tidak akan berhenti sampai akar permasalahan ini benar-benar terputus,” ucapnya.
Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, dalam keterangannya mengatakan pihaknya menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan senjata. Sebby juga turut menyinggung, pihaknya berbisnis dengan aparat melalui pasar gelap (black market) untuk mendapatkan senjata.

Berlangsung sejak lama
Secara terpisah, juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy, meyakini, jaringan seperti ini sudah berlangsung lama. Bisa jadi, kasus yang terungkap ini hanya sebagian dari penyelundupan senjata ke Papua.
Dalam catatannya, lanjut Yan, penyelundupan di Papua memang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, perdagangan senjata juga berasal dari Filipina yang masuk melalui Maluku Utara kemudian dibawa ke Papua Barat.
Perdagangan dan penyelundupan senjata ini biasanya melibatkan nominal uang yang besar. Oleh karena itu, menurut Yan, banyak pihak yang tergiur sehingga terlibat dalam praktik ini.
Dengan begitu, dia berharap kepolisian mampu mengungkap kasus ini lebih intens dan mendalam. Selain itu, pengungkapan kasus harus dilakukan secara terbuka.
”Aparat harus terbuka. Misalnya saja, ketika senjata ini tiba di Papua. Biasanya banyak pemuda putus sekolah dimanfaatkan menjadi kurir. Biasanya kalau kurir ini ditangkap, justru aktor utama jarang terungkap dan hanya berakhir sebagai DPO (daftar pencarian orang). Sudah seharusnya diungkap sampai ke akar,” ucapnya.
Adapun temuan sindikat ini semakin menambah catatan perdagangan senjata api ilegal yang akan dipasok untuk KKB. Jika melihat temuan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) pada 2022, dalam kurun 2011-2021, setidaknya terdapat puluhan kasus perdagangan senjata. Terdapat 51 pelaku dalam kasus ini, terdiri dari 31 warga sipil, 14 anggota TNI, dan 6 anggota Polri.
Hasil investigasi bersumber dari data primer dan sekunder ini juga mengungkap, sumber dana untuk membeli senjata api dan amunisi ilegal antara lain dana desa, dana hasil tambang emas ilegal, dan dana yang beredar saat pelaksanaan pilkada.
Jaringan penyelundupan ini menggunakan tiga jalur untuk melaksanakan aksinya. Jalur pertama melalui jalan setapak di hutan dan rute mobil di pinggiran kota.
Sementara jalur kedua adalah laut dan sungai. KKB menggunakan perahu kecil dari dermaga untuk melintasi jalur ini, sedangkan masyarakat dan oknum aparat TNI-Polri menggunakan kapal motor dari pelabuhan besar.
Adapun jalur ketiga menggunakan moda transportasi udara. Biasanya jalur ketiga ini digunakan oknum aparat TNI-Polri yang memiliki izin membawa senjata api dan amunisi dengan pesawat. (kom/pbn)


***
***





