Kerja sama penyediaan beras ASN periode September–Desember 2026 beralih dari beras medium ke premium, dengan alokasi sekitar 58 ton setiap Bulan.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Perum Bulog Cabang Manokwari mencatat realisasi penyaluran beras premium bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang September 2026 mencapai 54,56 ton atau setara 54.560 kilogram.
Kepala Perum Bulog Cabang Manokwari, Sheika Irawaty, mengatakan penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Bulog dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditandatangani pada 24 September 2026.
Melalui kerja sama itu, pemerintah provinsi meningkatkan kualitas beras yang disediakan bagi ASN, dari sebelumnya menggunakan beras medium menjadi beras premium.
“Kerja sama sebelumnya menggunakan beras medium, tapi sejak September ditingkatkan ke beras premium. Kerja sama itu untuk periode September sampai Desember 2026,” ujar Sheika di Manokwari, Senin (26/10/2026).
Sheika menjelaskan, Bulog Manokwari menyiapkan alokasi beras premium sekitar 58 ton setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Beras tersebut disediakan dengan harga jual Rp15.700 per kilogram.
Menurut dia, pendistribusian beras dilakukan secara langsung melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Mekanisme ini menyesuaikan dengan kebijakan pemberian jatah beras ASN, mengingat sebagian aparatur menerima haknya dalam bentuk uang tunai sebagai pengganti beras.
Besaran jatah beras yang diterima setiap ASN juga disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
“Kuota setiap ASN 10 kilogram, kalau ada keluarga sudah termasuk istri dan dua orang anak itu 40 kilogram. Jumlahnya mengikuti tanggungan,” jelasnya.
Selain melayani kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Papua Barat, Bulog Manokwari juga menjalin kerja sama penyediaan beras dengan tiga pemerintah kabupaten, yakni Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak.
Berbeda dengan kerja sama terbaru bersama pemerintah provinsi yang menggunakan beras premium, penyediaan beras ASN bagi ketiga pemerintah kabupaten tersebut masih menggunakan beras medium.
Sheika menyebutkan, realisasi penyaluran beras medium bagi ASN pemerintah provinsi dan tiga pemerintah kabupaten selama periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 2.082.300 kilogram atau setara 2.082,3 ton.
Penyaluran beras untuk ASN di tiga kabupaten tersebut tidak dilakukan langsung oleh Bulog, melainkan melalui perusahaan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas proses distribusi.
“Kalau penyaluran beras ASN di tiga kabupaten dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Irian Bakti, tapi berasnya dari Bulog,” katanya.
Sheika merinci, selama Januari–Juli 2026, penyaluran beras ASN untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat mencapai 389.960 kilogram. Sementara itu, penyaluran untuk Kabupaten Teluk Wondama tercatat sebanyak 843.880 kilogram, Kabupaten Pegunungan Arfak 530.230 kilogram, dan Kabupaten Teluk Bintuni 318.230 kilogram.
Secara keseluruhan, kebutuhan beras ASN yang diproyeksikan Bulog Manokwari setiap bulan mencapai sekitar 600 ton. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan beras bagi ASN instansi vertikal serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut. (pbn)
