Portal Satu Data dan Dashboard Eksekutif diharapkan memperkuat ketepatan kebijakan, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta memastikan pelayanan publik menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
Papuabaratnews.id, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data melalui peluncuran Portal dan Dashboard Eksekutif Papua Barat Ekosistem Satu Data (PAPEDA), Kamis (29/10/2026).
Kehadiran dua layanan digital yang saling terintegrasi tersebut menjadi langkah pemerintah provinsi untuk memastikan setiap kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pembangunan disusun berdasarkan data yang akurat, terukur, serta mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan, pemanfaatan data tidak boleh berhenti pada penyajian angka dan laporan administratif. Data harus menjadi pijakan utama pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, mengidentifikasi persoalan pelayanan publik, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program.
“Portal Papua Barat Satu Data atau PAPEDA membantu daerah menyusun perencanaan dan capaian pembangunan, serta menentukan tindak lanjut,” ujar Dominggus saat peluncuran di Manokwari.
Menurut gubernur, keberadaan PAPEDA menjadi penting mengingat Papua Barat memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Perbedaan kondisi antara wilayah pesisir, kepulauan, dan pegunungan menuntut kebijakan pembangunan yang tidak bisa disamaratakan.
Melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah maupun kelompok masyarakat yang belum memperoleh pelayanan secara memadai, sekaligus memetakan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi.
Karena itu, Dominggus menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat menggunakan PAPEDA sebagai rujukan dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program.
Setiap program pembangunan, kata dia, harus memiliki dasar permasalahan yang jelas, sasaran wilayah yang terukur, kelompok penerima manfaat yang teridentifikasi, serta indikator hasil yang dapat dievaluasi.
Meski demikian, gubernur mengingatkan bahwa penggunaan data digital tidak boleh mengabaikan realitas sosial masyarakat di lapangan.
“Namun pembacaan data harus disertai pengetahuan lapangan dan dialog dengan masyarakat,” tegasnya.
Pastikan Pembangunan Menjangkau Kelompok Rentan
Dominggus juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan data terpilah untuk memastikan kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan.
Data pembangunan, menurut dia, harus mampu menggambarkan kondisi dan kebutuhan orang asli Papua (OAP), perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi dan pelayanan dasar.
Pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak semata-mata bertumpu pada angka agregat yang berpotensi menutupi ketimpangan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Dengan data yang lebih terperinci, pemerintah dapat menyusun intervensi pembangunan secara lebih tepat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk menjamin keberlanjutan sistem, gubernur meminta setiap OPD menetapkan penanggung jawab atau pengampu data, melengkapi data prioritas beserta informasi pendukungnya, serta melakukan pemutakhiran secara berkala.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi terhadap keterbatasan maupun kekosongan data yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Bila data belum tersedia, sampaikan secara terbuka agar segera diperbaiki,” ujarnya.
Perkuat Integrasi Data Provinsi dan Kabupaten
Selain membenahi tata kelola data di tingkat provinsi, Dominggus mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran data dengan pemerintah kabupaten.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk menghindari perbedaan informasi antarlembaga yang dapat memengaruhi ketepatan perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Gubernur menugaskan sekretaris daerah mengoordinasikan tindak lanjut lintas OPD, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat menjalankan fungsi sebagai walidata dengan pembinaan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun pimpinan masing-masing OPD bertanggung jawab terhadap penyediaan, kelengkapan, dan pemutakhiran data sesuai bidang tugasnya.
Forum Satu Data Daerah juga diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk menyelesaikan persoalan kualitas, kesesuaian, dan keterpaduan data antarlembaga.
“Saya minta pemerintah kabupaten meningkatkan pertukaran data dengan provinsi secara bertahap melalui penyelarasan definisi dan kode referensi,” kata Dominggus.
Langkah tersebut diharapkan dapat membangun kesamaan rujukan data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan pemerintahan berjalan lebih selaras.
Dibangun Sejak November 2025
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat Frans Pieter Istia menjelaskan, peluncuran PAPEDA merupakan bagian dari upaya transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam memperkuat sistem pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan.
Ekosistem digital tersebut menghadirkan dua layanan yang saling terhubung, yakni Portal PAPEDA melalui papeda.papuabaratprov.go.id dan Dashboard Eksekutif melalui dashboard-eksekutif.papuabaratprov.go.id.
Portal PAPEDA diarahkan sebagai sarana pengelolaan dan penyediaan data pembangunan, sedangkan Dashboard Eksekutif mendukung penyajian informasi strategis yang dibutuhkan pimpinan daerah dalam memantau capaian dan menentukan arah kebijakan.
Frans mengungkapkan, pengembangan sistem telah dimulai sejak November 2025. Semula, kedua layanan tersebut ditargetkan diluncurkan pada Mei 2026.
Namun, jadwal peluncuran harus ditunda karena ketersediaan data dari sejumlah OPD belum memadai untuk mendukung pengoperasian portal maupun dashboard secara optimal.
Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga kedisiplinan setiap perangkat daerah dalam menyediakan dan memperbarui data.
Frans menyebutkan, pengembangan PAPEDA merupakan tindak lanjut rekomendasi Forum Satu Data Daerah yang mendapat dukungan dari program SKALA.
“Portal yang diluncurkan merupakan hasil rekomendasi Forum Satu Data Daerah yang kemudian mendapat dukungan dari SKALA. Ini kerja kolaboratif lintas instansi,” ujarnya.
Dengan diluncurkannya PAPEDA, Pemerintah Provinsi Papua Barat dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni memastikan seluruh OPD secara konsisten mengisi, memperbarui, dan memanfaatkan data dalam proses pengambilan keputusan.
Konsistensi tersebut akan menjadi penentu apakah kehadiran PAPEDA benar-benar mampu meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan dan pelayanan publik, atau sekadar menjadi tambahan platform digital dalam administrasi pemerintahan. (pbn)
