Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan angka kemiskinan di Papua Barat mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026. Penurunan tersebut sejalan dengan membaiknya sejumlah indikator pembangunan daerah.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan sebesar 2,41 poin persentase itu belum sepenuhnya menjawab tantangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
“Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri,” kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (12/10/2026).
Dominggus menjelaskan, tingkat kemiskinan Papua Barat menunjukkan tren penurunan secara bertahap, dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
Perbaikan juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 68,48 pada 2025, meningkat 0,79 poin dibandingkan dengan 2024 sebesar 67,69. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,19 persen dan rasio gini pada Maret 2026 berada di angka 0,384.
“Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy),” katanya.
Menurut Dominggus, perkembangan positif sejumlah indikator makroekonomi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalankan tiga program prioritas, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Ketiga program tersebut menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Angka-angka pembangunan harus terus diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan Masih Menjadi Tantangan
Dominggus mengakui kondisi geografis Papua Barat masih menjadi salah satu kendala utama dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan pemerataan akses pelayanan dasar.
Tantangan tersebut terutama dirasakan masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil, pedalaman, dan pegunungan.
Selain keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia serta persoalan kemiskinan dan pengangguran masih membutuhkan penanganan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut memastikan manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Harus diakui bahwa tantangan pemerataan pembangunan masih sangat besar,” ujarnya.
Dominggus menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi yang masuk ke daerah. Keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.
Karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta membenahi tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel.
“Upaya itu harus diselaraskan dengan percepatan transformasi digital, ilmu pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja untuk menghadapi kemajuan teknologi,” ucapnya.
Dorong Ekonomi Hijau dan Biru
Lebih lanjut, Dominggus mengatakan Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Potensi tersebut merupakan modal penting untuk menggerakkan perekonomian daerah apabila dikelola secara optimal dan bertanggung jawab.
Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal.
Pemerintah provinsi juga menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kita memiliki tanggung jawab menjaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil,” katanya.
Dominggus menilai kekayaan hutan tropis, wilayah pesisir, keanekaragaman hayati, serta budaya dan pengetahuan lokal merupakan modal strategis Papua Barat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pengelolaan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, terutama untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi pembangunan daerah.
Karena itu, ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna mempercepat pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
“Pemerintah provinsi butuh dukungan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten,” ujarnya.
HUT Ke-27 Jadi Momentum Evaluasi
Dalam kesempatan tersebut, Dominggus juga mengingatkan bahwa perjalanan pembangunan Papua Barat tidak terlepas dari perjuangan panjang masyarakat adat, tokoh agama, kaum perempuan, generasi muda, dan berbagai elemen masyarakat yang turut memperjuangkan pembentukan provinsi tersebut.
Selama 27 tahun, Papua Barat telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan aktivitas perekonomian, investasi, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Perjalanan tersebut juga diwarnai dinamika penataan wilayah pemerintahan, termasuk pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Setelah pemekaran, wilayah administrasi Provinsi Papua Barat terdiri atas tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
“Pembentukan dan pembangunan provinsi harus menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dominggus.
Ia menegaskan, peringatan HUT ke-27 Papua Barat bukan sekadar momentum mengenang sejarah pembentukan provinsi, melainkan juga kesempatan untuk mengevaluasi berbagai kekurangan dan memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan.
Komitmen tersebut, menurut Dominggus, harus diarahkan untuk mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
“Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa meriah kita merayakan hari ulang tahun, tetapi seberapa besar perubahan positif dalam kehidupan masyarakat,” kata Dominggus. (pbn)
