***
***
Kenaikan harga Pertamax memaksa konsumen memakai bahan bakar bersubsidi. Konsumsi kelas menengah turun, subsidi tetap bengkak.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang diumumkan PT Pertamina Patra Niaga pada 10 Juni 2026 memicu kekhawatiran kalangan ekonom.
Selain berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah, kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi sehingga berisiko membengkakkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Harga Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan tersebut dilakukan di luar jadwal rutin penyesuaian harga BBM yang biasanya diumumkan setiap awal bulan.
Direktur Kebijakan Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai kenaikan harga tersebut akan memberikan tekanan besar bagi kelompok masyarakat kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).
Menurut dia, anggapan bahwa Pertamax hanya dikonsumsi kelompok berpenghasilan tinggi tidak sepenuhnya tepat. Banyak pekerja, guru, hingga pengemudi ojek daring memilih Pertamax karena dianggap lebih baik untuk menjaga performa kendaraan mereka.
“Kini mereka dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Dampaknya bukan hanya pada konsumsi energi, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat kelas menengah yang terus tergerus,” ujar Media, Rabu (10/6/2026).
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi. Ia menilai selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite akan mendorong konsumen mengambil pilihan yang lebih ekonomis.
“Tekanan biaya hidup akibat inflasi pangan dan tingginya suku bunga membuat kelompok masyarakat menuju kelas menengah cenderung bersikap pragmatis. Mereka berpotensi beralih ke BBM bersubsidi,” katanya.
Rahma mengingatkan, perpindahan konsumen secara besar-besaran ke Pertalite dapat berdampak serius terhadap anggaran subsidi energi pemerintah. Saat ini kuota BBM jenis penugasan atau Pertalite yang dialokasikan dalam APBN 2026 mencapai 29,26 juta kiloliter.
Jika konsumsi meningkat signifikan akibat migrasi pengguna Pertamax, kuota tersebut berpotensi habis sebelum akhir tahun. Dalam kondisi demikian, pemerintah hampir dipastikan harus menambah alokasi pasokan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Setiap tambahan liter Pertalite yang dikonsumsi masyarakat akan meningkatkan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina. Akibatnya, belanja subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak,” ujarnya.
Selain membebani APBN, kenaikan harga Pertamax juga diperkirakan berdampak pada sektor riil. Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya logistik, distribusi barang, hingga perjalanan dinas.
Menurut dia, efek berantai tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan harga berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan makanan hingga layanan jasa.
“Kelas menengah menghadapi tekanan ganda karena pendapatan relatif stagnan, sementara biaya hidup dan cicilan kredit terus meningkat,” kata Achmad.
Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.
“Jika tren penurunan kelas menengah terus berlanjut, Indonesia akan kehilangan salah satu fondasi penting dalam upaya mencapai status negara maju,” ujarnya.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green telah dilakukan sesuai regulasi dan melalui koordinasi dengan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi nasional.
“Penyesuaian harga dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formulasi harga yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Roberth dalam keterangan tertulisnya. (pbn)
