***
***
Gangguan di Selat Hormuz dapat membawa harga minyak ke kisaran di atas 100 sampai 130 dolar AS per barel.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Dunia kini berada di ambang krisis energi terbesar sejak era 1970-an, setelah eskalasi konflik di Timur Tengah yang mencakup penutupan Selat Hormuz, memicu lonjakan harga minyak mentah hingga 115 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Fakta ini tidak hanya mengganggu jalur pasokan energi global, tetapi juga memicu gelombang inflasi yang memaksa negara-negara merombak total kebijakan subsidi dalam anggaran domestik mereka.
Hingga awal April 2026, lebih dari 100 negara telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di ritel sebagai bentuk respons atas guncangan ekonomi global tersebut. Filipina bahkan mengalami kenaikan harga bensin tertinggi, melonjak hingga lebih dari 54 persen sebelum konflik pecah. Kamboja dan Myanmar mencatatkan kenaikan harga bensin masing-masing 52,8 persen dan 55,4 persen. Sementara Singapura dan Malaysia masing-masing membukukan kenaikan sebesar 28,7 dan 20,5 persen.
Selain itu, sebanyak 32 negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) juga telah sepakat melepas cadangan minyak darurat secara terkoordinasi, demi meredam lonjakan harga akibat konflik di Timur Tengah.
Pemimpin negara-negara dunia terus berusaha menempuh jalur diplomasi, untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, memanasnya geopolitik global dan terganggunya Selat Hormuz memang sangat mudah mendorong lonjakan harga minyak dunia. Mengingat perairan tersebut merupakan titik yang sangat penting bagi aliran minyak dunia. Sekitar 20-30 persen pasokan minyak global, terdistribusi melalui selat yang menghubungkan Teluk Persia di sisi barat dengan Teluk Oman dan Laut Arab (bagian dari Samudra Hindia) di sisi tenggara.
Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur laut yang menghubungkan produsen minyak besar di Teluk Persia (seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Qatar) dengan perairan terbuka menuju pasar global, terutama ke arah Asia.
“Gangguan di Selat Hormuz dapat membawa harga minyak ke kisaran di atas 100 sampai 130 dolar AS per barel. Bahkan, bisa lebih tinggi bila konflik melebar,” beber Josua dikutip Rakyat Merdeka , Senin (6/4/2026).
Menurutnya, Asia adalah kawasan yang paling rentan karena sangat bergantung pada energi impor. Sehingga, konflik berkepanjangan dapat menekan pertumbuhan dan mendorong inflasi lebih tinggi.
“Bagi Indonesia, dampak utamanya bukan karena besarnya hubungan dagang langsung dengan negara Teluk. Tetapi, lebih karena rambatan harga energi dunia, biaya logistik dan asuransi, tekanan pada nilai tukar, naiknya biaya impor migas, dan memburuknya sentimen pasar keuangan,” jelas Josua.
“Itu sebabnya, dalam bahan APBN Kita, harga Brent sempat menembus 108 dolar AS per barel, Meskipun laporan pasar awal April menunjukkan harga sempat turun ke bawah 105 dolar AS, tekanannya belum benar-benar hilang karena arus pelayaran dan pasokan energi belum kembali normal,” imbuhnya.
Kenaikan Harga BBM
Pemerintah telah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi (Pertalite dan Solar) per 1 April 2026, demi menjaga daya beli masyarakat. Soal ini, Josua berpendapat, kenaikan harga BBM dalam negeri belum otomatis tidak terelakkan.
“Kemungkinannya jelas membesar, jika harga minyak bertahan tinggi cukup lama dan rupiah terus melemah,” ujar Josua.
Josua menerangkan, pada skenario rata-rata harga minyak di level 80 dolar AS dan kurs Rp 17.000 per dolar AS, defisit APBN 2026 bisa melebar menjadi sekitar Rp 761 triliun dari target Rp 689,1 triliun.
Peluang penyesuaian harga BBM dalam negeri meningkat nyata, bila Brent bergerak jauh di atas asumsi anggaran, terutama bila melampaui 90 dolar AS.
Secara rumus, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2025 menegaskan, dana kompensasi BBM naik seiring membesarnya selisih antara harga formula dan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah, lalu dikalikan volume penyaluran. Artinya, bila harga minyak naik dan rupiah melemah, beban kompensasi akan membesar dengan cepat.
Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menahan harga melalui penghematan kompensasi dari kebijakan bekerja dari rumah, pengalihan anggaran kementerian dan lembaga, serta dorongan B50.
“Upaya Pertamina memperkuat keandalan pasok gas dan mengembangkan bahan bakar nabati juga penting sebagai penyangga jangka menengah. Tetapi, itu belum cukup cepat untuk meniadakan tekanan harga minyak mentah global dalam hitungan minggu,” papar Josua.
“Jadi, untuk jangka sangat pendek, harga masih bisa ditahan. Namun, untuk jangka menengah, ruang itu makin sempit. Apalagi, Fitch dan Moody’s sudah sama-sama menyoroti lemahnya ruang fiskal, basis penerimaan yang rendah, dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan,” lanjutnya.
Penyesuaian Bertahap
Josua menuturkan, bila penyesuaian harga BBM pada akhirnya tidak bisa dihindari, skema yang paling tepat bukanlah kenaikan besar sekaligus. Dalam kondisi ini, perlu dilakukan penyesuaian bertahap, terarah, dibarengi perlindungan sosial yang kuat.
“Sebaiknya, subsidi energi yang menyeluruh diganti dengan dukungan fiskal yang terarah dan sementara,” kata Josua.
Pelajaran dari periode lonjakan minyak sebelumnya juga sama. Pemerintah, kata Josua, perlu memakai penyangga fiskal, memperkuat perlindungan sosial, dan melakukan penyesuaian harga domestik secara terukur.
Dalam praktiknya, ini berarti kelompok yang benar-benar harus dilindungi tetap dijaga, terutama transportasi umum, distribusi barang penting, dan layanan dasar. Subsidi untuk konsumsi yang tidak prioritas, harus makin dipersempit.
Instrumen penajaman penyaluran seperti barcode MyPertamina dan batas wajar 50 liter per kendaraan non-umum bisa dipakai untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.
“Pada saat yang sama, penyesuaian harga harus disertai bantuan tunai, tambahan bantuan sosial, atau subsidi transportasi agar dampak ke inflasi dan daya beli kelompok rentan tidak melonjak tajam. Kuncinya, daya beli masyarakat bawah jangan dikoreksi. Kebocoran subsidi dan konsumsi energi yang tidak efisien lah yang harus diperbaiki,” pungkas Josua. (ram/pbn)
