***
***
Pembelian dalam jumlah banyak karena panik, justru berpotensi mengganggu ketersediaan BBM di lapangan.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut dalam kondisi aman, sehingga seluruh masyarakat diharapkan tidak terpancing isu kelangkaan yang memicu aksi pembelian berlebihan (punic buying).
“Tidak perlu panik, beli sesuai kebutuhan saja,” kata Dominggus usai ibadah ASN di kantor gubernur, Manokwari, Selasa (7/4/2026).
Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan yaitu setiap Jumat, sebagai langkah pengendalian konsumsi BBM.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan PT Pertamina guna memastikan proses distribusi BBM ke setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun mitra lainnya di Papua Barat berjalan aman dan lancar.
“Pembelian dalam jumlah banyak karena panik, justru berpotensi mengganggu ketersediaan BBM di lapangan,” ujar Dominggus.
Commercial dan Trading Business Group Pertamina Akhmad Sofyan Khalim menyebut, stok BBM secara nasional terus diperkuat, termasuk sejumlah wilayah di Papua Barat dan pendistribusian dari depot ke lembaga penyaluran dilakukan setiap hari.
Pertamina juga menerapkan sistem barcode untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi seperti bensin maupun solar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Penyaluran berjalan normal seperti biasa, tidak ada kendala yang perlu dikhawatirkan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Manokwari Hermus Indou bersama jajaranya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi aman serta mencegah praktik penimbunan.
Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan secara berkala sekaligus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pendistribusian BBM setiap hari.
“Kita memastikan stok BBM di daerah ini tetap terjaga dan dikelola dengan baik, sehingga masyarakat memperoleh akses secara adil,” kata Hermus. (pbn)
