Belanja tidak produktif dipangkas, program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat dipastikan tidak terganggu.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Pemerintah mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara dengan memangkas belanja yang dinilai kurang produktif, tanpa mengganggu program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan ini ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi pengawakan program prioritas Presiden yang digelar di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyisiran anggaran dilakukan dengan mengidentifikasi pos belanja yang tidak efektif, kemudian mengalihkan alokasi ke program yang lebih prioritas.
“Belanja-belanja yang kurang produktif akan dikurangi, sementara program yang berdampak langsung ke masyarakat tetap dijaga,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah langkah konkret yang telah mulai diterapkan, di antaranya pengetatan izin perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, serta penundaan belanja yang belum mendesak seperti pembangunan gedung.
Melalui strategi tersebut, pemerintah berharap defisit anggaran tetap terkendali sekaligus meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Prasetyo menegaskan, kebijakan efisiensi ini tidak akan menyentuh program unggulan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR), yang menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Kami justru menjaga program-program yang menyentuh langsung masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan efisiensi juga akan menyasar anggaran biaya tambahan (ABT) di setiap kementerian/lembaga (K/L).
Ia menegaskan, langkah tersebut tidak memerlukan instruksi presiden (inpres), berbeda dengan kebijakan efisiensi belanja pada awal 2025.
Di sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan work from home (WFH).
Selain itu, pemerintah memastikan tarif listrik pada triwulan II 2026 (April–Juni) tidak mengalami kenaikan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan pada 13 Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya langkah penghematan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk krisis di Timur Tengah.
Presiden bahkan menyinggung contoh kebijakan pemotongan gaji pejabat di Pakistan sebagai bentuk pengendalian belanja negara.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga, Sulikah Asmorowati, menilai pernyataan Presiden tersebut sebagai bentuk politik simbolis yang mencerminkan solidaritas pemerintah terhadap beban masyarakat.
“Ini menunjukkan adanya solidaritas penderitaan atau solidaritas dalam menanggung beban bersama,” ujarnya.
Menurutnya, wacana penghematan, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat, dapat menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan publik.
“Tanpa kepercayaan publik, kebijakan seperti penyesuaian subsidi atau pajak akan sulit diterima,” tambahnya.
Dukungan terhadap langkah efisiensi juga datang dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyatakan pihaknya siap mengikuti arahan Presiden, termasuk opsi WFH maupun pengurangan hari kerja untuk menghemat energi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menilai efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Tidak cukup hanya pemotongan gaji pejabat, tetapi juga perlu review terhadap seluruh program dan kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN,” tegasnya. (ant/mid/pbn)
