Komnas HAM meminta KSP mengoordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga, sementara DPD mendorong Presiden Prabowo memimpin evaluasi nasional penanganan konflik Papua.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Eskalasi konflik bersenjata di Papua yang terus menelan korban jiwa dan memicu gelombang pengungsian mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah menyusun langkah penyelesaian yang lebih terkoordinasi dan komprehensif.
Wakil Ketua Panitia Khusus Papua DPD, Filep Wamafma, meminta pemerintah segera memutus rantai kekerasan dengan menyusun peta jalan penyelesaian konflik Papua yang memiliki target dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Presiden bisa memimpin dan menetapkan peta jalan penyelesaian yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta mekanisme pengawasan,” kata Filep, Sabtu (12/9/2026).
Desakan serupa disampaikan Komnas HAM setelah dua komisionernya, Atnike Nova Sigiro dan Amiruddin Al Rahab, menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha KSP, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM menyampaikan perkembangan konflik bersenjata di Papua, termasuk bertambahnya jumlah warga yang mengungsi. Komnas HAM meminta KSP menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi intensitas konflik serta menjamin hak-hak dasar masyarakat sipil.
“Kami memandang perlu langkah-langkah antarinstansi yang lebih koheren dan terkoordinasi dalam menangani Papua,” kata Atnike.
Menurut Atnike, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menghasilkan penanganan Papua yang lebih komprehensif dan berkeadilan. KSP diharapkan menjadi titik koordinasi dengan melibatkan TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Kami berharap KSP bisa menjadi focal point untuk koordinasi ini,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul di tengah rangkaian kekerasan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Pada Juli 2026, tiga warga sipil tewas di Kabupaten Yahukimo. Seorang warga juga dilaporkan tewas tertembak di Kabupaten Tolikara pada 16 Agustus 2026. Terbaru, tiga pegawai Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dibunuh pada 9 September 2026.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bertanggung jawab atas tiga peristiwa tersebut. Kelompok itu mengeklaim para korban merupakan bagian dari intelijen militer. Klaim tersebut tidak serta-merta membuktikan status para korban.
59 Orang Tewas
Data Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata terjadi di Papua sepanjang semester pertama 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka. Sekitar 73 persen korban meninggal merupakan warga sipil.
Angka itu melanjutkan tingginya jumlah korban pada 2025. Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan sepanjang tahun tersebut yang mengakibatkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang terluka. Sebagian besar korban merupakan warga sipil.
Konflik juga menyebabkan gelombang pengungsian. Komnas HAM mencatat sekitar 100 ribu hingga 124 ribu orang meninggalkan kampung halaman mereka akibat konflik hingga semester pertama 2026.
Pengungsi antara lain berasal dari Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan, Kabupaten Puncak di Papua Tengah, serta Kabupaten Maybrat di Papua Barat Daya. Konflik turut berdampak pada penutupan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta hilangnya mata pencarian masyarakat.
DPD sebelumnya telah mendorong pemerintah menyusun peta jalan penyelesaian konflik Papua sejak April 2026. Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta pemerintah memiliki desain penanganan konflik yang komprehensif dan terbuka.
“Setiap nyawa yang hilang merupakan luka bagi Indonesia,” kata Yorrys pada 21 April 2026.
Akar Konflik Belum Terselesaikan
Gagasan peta jalan penyelesaian konflik Papua bukan hal baru. Sejumlah peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2008 telah menyusun Papua Road Map yang memetakan sejumlah akar persoalan Papua.
Persoalan tersebut meliputi status politik dan sejarah integrasi Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang belum diselesaikan, persoalan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan pengakuan terhadap identitas orang asli Papua.
Peneliti Bidang Pertahanan dan Keamanan Center for Strategic and International Studies, Dominique Nicky Fahrizal, mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki cukup banyak kajian mengenai akar konflik Papua.
“Kita tidak sedang kekurangan diagnosis untuk menuntaskan konflik Papua,” katanya, Minggu (13/9/2026).
Salah satu penulis Papua Road Map, Cahyo Pamungkas, menilai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk otonomi khusus dan percepatan pembangunan infrastruktur, belum sepenuhnya menjawab akar konflik.
Menurut dia, penyelesaian Papua tidak seharusnya dilakukan secara top-down, tetapi perlu melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
“Diperlukan komitmen nyata dalam pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang adil, penuntasan kasus pelanggaran HAM, serta penanggalan pendekatan keamanan,” kata Cahyo.
KSP Siapkan Rapat Koordinasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk menyinergikan program pembangunan di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, infrastruktur, serta sosial budaya.
Namun, di tengah meningkatnya konflik, pemerintah kembali didorong mengambil langkah yang secara khusus ditujukan untuk menghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat sipil.
Kepala KSP Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti permintaan Komnas HAM. KSP mengagendakan rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas kekerasan dan konflik, pengungsian, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sipil di Papua.
“Rabu atau Kamis pekan ini, kami akan melakukan rapat,” kata Dudung melalui pesan WhatsApp, Minggu (13/9/2026).
Rapat tersebut diharapkan menjadi langkah awal pemerintah untuk mengoordinasikan penanganan konflik di Papua di tengah desakan agar Presiden Prabowo menetapkan peta jalan penyelesaian yang terukur, terpadu, dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil. (pbn)
