***
***
Dilantik Menkum RI di Jakarta, Sahata Situngkir diharapkan memperkuat pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Sahata Marlen Situngkir resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat setelah diambil sumpah dan dilantik oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kakanwil Adelchandra, menggantikan Piet Bukorsyom yang telah memasuki masa purnabhakti terhitung sejak 1 Januari 2026.
Dalam arahannya, Menteri Hukum RI menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perubahan nyata di seluruh lini pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat.
“Jadikan momentum penghargaan dari negara atas jabatan yang Bapak dan Ibu emban ini sebagai bentuk pengabdian terbaik. Berikan loyalitas kepada Kementerian Hukum dan jagalah nama baik institusi,” ujar Supratman.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menyatakan yang salah sebagai salah, menindak tegas pelanggaran, serta memberikan penghargaan kepada aparatur yang bekerja dengan baik. Menurutnya, seluruh praktik yang menghambat pelayanan publik wajib dihilangkan.
Poin penting lainnya, Supratman menekankan bahwa Kementerian Hukum membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan dan empati. “IQ tinggi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah hati—mampu merasakan ketika layanan publik yang kita berikan belum baik,” tegasnya.
Ia juga menyoroti digitalisasi layanan di lingkungan Kementerian Hukum remembering—sebuah pengingat institusional—bahwa teknologi harus membuat kerja birokrasi lebih efisien, akuntabel, dan transparan, bukan sekadar mengganti kertas dengan layar.
Menutup arahannya, Supratman berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta menjadi teladan dalam pengawasan dan pembinaan atas tanggung jawab jabatan yang diemban.
Pelantikan dan serah terima jabatan terhadap 32 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum tersebut juga diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Papua Barat secara virtual. (pbn)
