***
***
Pertumbuhan kredit dan rasio NPL yang rendah menjadi penopang utama stabilitas sektor keuangan di dua provinsi.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Kinerja sektor jasa keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025 menunjukkan stabilitas. Pertumbuhan kredit yang tetap positif serta kualitas pembiayaan yang terjaga menjadi indikator utama ketahanan sektor keuangan di dua provinsi, meski terjadi tekanan pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan stabilitas tersebut penting sebagai fondasi penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap performa positif ini dapat memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pembangunan daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam kegiatan Jurnalis Update di Manokwari, Kamis (4/12/2025).
Data OJK per Oktober 2025 menunjukkan perbankan di Papua Barat mencatat pertumbuhan aset 3,67 persen (yoy) dan 5,43 persen (ytd). Budi menjelaskan bahwa total aset perbankan berada pada angka Rp16,76 triliun pada Oktober 2024 dan Rp16,48 triliun pada Desember 2024.
Selain aset, kualitas pembiayaan perbankan di Papua Barat berada pada level sangat sehat. Rasio kredit bermasalah (NPL) tercatat 0,81 persen, sementara tingkat intermediasi (LDR) mencapai 129,08 persen. Kondisi ini menunjukkan penyaluran kredit berjalan optimal. Meski demikian, tren NPL tercatat lebih tinggi dibandingkan September 2025 (0,78 persen) maupun Oktober 2024 (0,69 persen).
Di Papua Barat Daya, aset perbankan tumbuh 3,30 persen, dengan pertumbuhan kredit 4,24 persen (yoy). NPL berada di angka 1,92 persen, sementara LDR tercatat 104,42 persen.
“Kondisi ini menunjukkan intermediasi perbankan masih terjaga di tengah penyesuaian fiskal dan dinamika perekonomian daerah,” kata Budi.
Pada saat yang sama, DPK di dua provinsi mengalami kontraksi 0,41 persen (yoy) dan 3,07 persen (ytd). Menurut Budi, tekanan tersebut terutama dipengaruhi kebijakan efisiensi transfer ke daerah, termasuk DAU, DAK Fisik, Dana Otsus, dan Dana Desa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Namun secara bulanan, indikator DPK mulai menunjukkan pemulihan,” ujarnya.
Penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Papua Barat mencatat kredit UMKM Rp3 triliun (23.031 rekening), sementara Papua Barat Daya mencapai Rp2,49 triliun (23.699 rekening).
Pada skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Papua Barat menyalurkan Rp532,99 miliar, sedangkan Papua Barat Daya menyalurkan Rp731,02 miliar. Program pembiayaan perumahan melalui FLPP juga menunjukkan peningkatan, terutama di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari.
Dari sisi pasar modal, minat masyarakat berinvestasi terus meningkat. Jumlah investor pasar modal yang teridentifikasi melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 51.529, tumbuh 23,56 persen (yoy). Nilai transaksi saham dua provinsi tercatat Rp200,41 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.
“Capaian tersebut mencerminkan tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal semakin meningkat,” kata Budi Rahman. (pbn)
