Penggunaan dana otsus yang bakal dinaikkan itu diutamakan untuk pengembangan OAP.
Papuabaratnews.id, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluruskan perihal simpang siur perumusan definisi orang asli Papua (OAP) yang sempat ditanggapi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.
Saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, Tito menjelaskan persoalan definisi OAP berakar dari revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Ini sebetulnya ada amanat dari revisi UU Otsus. Pada waktu diskusi masalah revisi UU Otsus Papua, (dana otsus) naik dari 2 persen menjadi 2,25 persen (dari) DAU (dana alokasi umum) nasional,” ucap Mendagri dikutip Antara.
Penggunaan dana otsus yang bakal dinaikkan itu diutamakan untuk pengembangan OAP, sebagaimana hasil pembahasan bersama DPR dan DPD. Persoalannya, pemaknaan terhadap definisi OAP belum sepenuhnya bulat.
Menurut Tito, masih terdapat perbedaan pandangan dalam penentuan kriteria OAP.
Mendagri menyatakan ada pihak yang berpendapat OAP harus memiliki ayah dan ibu asli Papua, ada yang menilai cukup ayah atau ibu yang asli Papua, dan ada pula yang memaknai anak yang diangkat sebagai anak adat masuk dalam definisi tersebut.
“Sebetulnya dana otsus ini mau disalurkan kepada OAP untuk pengembangan dan percepatan pembangunan OAP. Orang asli Papua dalam konteks definisi yang mana, yang disepakati? Itu sebetulnya yang disampaikan,” jelas Mendagri.
Tito juga mengatakan penjelasan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri HAM Natalius Pigai. Menurut dia, Pigai menyambut baik penjelasan Kemendagri.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kemendagri tidak membuat definisi OAP berdasarkan pertimbangan politik karena dapat berdampak terhadap representasi masyarakat asli Papua pada masa mendatang.
“Negara tidak boleh membuat definisi atas sebuah suku, bangsa, ras, dan golongan,” kata Pigai seusai menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pigai mengaku mendapat informasi mengenai adanya upaya Kemendagri merumuskan kembali definisi OAP.
Menurut dia, negara tidak seharusnya membuat definisi politik terhadap suatu suku atau kelompok masyarakat.
“Definisi politik itu sangat berbahaya,” katanya.
Belakangan, Pigai lewat akun X pribadinya mengaku telah mendapatkan penjelasan utuh dari Mendagri.
“Istilah OAP yang dimaksud Kemendagri adalah untuk menjelaskan lebih konkret bagi penerima dana otsus. Jadi, klir,” tulis Pigai pada Sabtu (12/9). (pbn)
