Warga sipil di Tanah Papua harus memperoleh perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata.
Papuabaratnews.id, Nabire — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua, termasuk penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, dan penembakan tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya.
Kepala PGI Biro Papua Ronald Rischard Tapilatu mengatakan rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa lingkaran kekerasan masih mengancam kehidupan dan martabat manusia di Papua.
“Warga sipil di Tanah Papua harus memperoleh perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Nabire, Minggu (13/9/2026) seperti dikutip Antara.
Ronald menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga ASN Kabupaten Jayawijaya, yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik, yang ditembak saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat di Distrik Muliama pada 9 September 2026.
Menurut dia, penangkapan sewenang-wenang, penyanderaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak manusiawi serta bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat kehidupan.
“PGI kembali menegaskan bahwa setiap upaya penyelesaian persoalan Papua harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, dan keberpihakan kepada kehidupan,” ujarnya.
Ronald mengatakan kekerasan tidak menyelesaikan persoalan Papua, tetapi berpotensi menimbulkan ketakutan, kebencian, kehilangan, dan kekerasan baru.
Karena itu, PGI menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghentikan penyanderaan, penembakan, pembunuhan, dan tindakan lain yang menempatkan warga sipil dalam bahaya.
PGI juga meminta seluruh pihak memastikan perempuan, anak-anak, pekerja kemanusiaan, pelayan publik, dan warga sipil lainnya tidak menjadi sasaran kekerasan.
Selain penghentian kekerasan, PGI mendesak segera dibukanya ruang dialog kemanusiaan sebagai langkah untuk memutus mata rantai aksi dan reaksi, serangan dan pembalasan yang terus menimbulkan korban.
“Dialog kemanusiaan harus menjadi ruang bersama untuk menyelamatkan kehidupan, menjamin perlindungan warga sipil, membangun kepercayaan, serta membuka jalan menuju penyelesaian persoalan Papua yang bermartabat dan damai,” katanya.
Ronald menegaskan Papua membutuhkan penghentian kekerasan, pemulihan bagi warga terdampak, perlindungan kehidupan, dan pembangunan perdamaian.
“Papua tidak membutuhkan lebih banyak kuburan. Papua membutuhkan keberanian untuk menghentikan kekerasan, memulihkan mereka yang terluka, melindungi kehidupan, dan membangun perdamaian,” katanya. (pbn)
