Audiensi BPS dan Pemprov Papua Barat Daya tekankan pentingnya kelembagaan statistik serta dukungan Sensus Ekonomi 2026.
Papuabaratnews.id, Sorong –- Upaya memperkuat fondasi pembangunan berbasis data di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus didorong melalui percepatan pembentukan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, menegaskan bahwa kehadiran BPS Papua Barat Daya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, ketersediaan, dan kecepatan penyediaan data di daerah otonomi baru tersebut.
Hal ini disampaikannya usai melakukan audiensi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Gubernur Elisa Kambu di Sorong, Kamis (9/4/2026).
Menurut Merry, pembentukan BPS di Papua Barat Daya tidak hanya memperkuat kelembagaan statistik, tetapi juga meningkatkan pelayanan data bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Ini bagian dari upaya memperkuat sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berbasis data berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip Antar.
Ia menambahkan, keberadaan BPS PBD nantinya akan mempercepat proses pengumpulan hingga pengolahan data, sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Merry menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah guna menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan potensi ekonomi, termasuk di Papua Barat Daya yang sedang berkembang sebagai provinsi baru,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPS dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh pembentukan BPS Papua Barat Daya serta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar berjalan optimal,” ujarnya.
Pemprov Papua Barat Daya berharap langkah ini menjadi awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadirkan statistik yang berkualitas, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah tersebut. (pbn)
