***
***
Ketua Umum PDIP menyatakan penolakan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai kemunduran demokrasi, sementara PDIP menegaskan kedaulatan rakyat harus dijaga lewat pilkada langsung serta modernisasi melalui e-voting.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD, menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat dan capaian Reformasi Indonesia.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” kata Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin, (12/1/2026) seperti dikutip Antara.
Presiden Kelima RI tersebut menuturkan bahwa PDI Perjuangan menganggap pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan capaian penting serta hasil dari perjuangan rakyat dalam mewujudkan demokratisasi pasca-Reformasi.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” ujarnya.
Megawati menjelaskan bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Selain itu, ia membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” ujarnya.
Menurut Megawati, langkah PDI Perjuangan yang konsisten menolak Pilkada melalui DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan-alasan teknis semata.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat,” tutur Megawati.
Menjawab isu biaya politik yang sering dikaitkan dengan pilkada langsung, PDIP dalam Rakernas juga menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin lokal.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, yang membacakan rekomendasi eksternal partai, menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada secara langsung oleh rakyat memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan pemimpin daerah yang bersifat tetap selama lima tahun.
Sebagai upaya merespons tantangan tingginya biaya politik, PDIP mendorong transformasi sistem pemungutan suara dengan penerapan teknologi, termasuk e-voting.
“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” lanjut Jamaluddin membacakan naskah tersebut.
PDIP menekankan setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital atau lambatnya reformasi dalam proses politik di tingkat daerah. Dengan konsistensi sikap ini, partai berlambang banteng moncong putih menunjukkan posisinya dalam menjaga hak politik rakyat, serta menguatkan sistem demokrasi yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi. (pbn)
