Di tengah dorongan koalisi pemerintah menghidupkan kembali pilkada lewat DPRD, elite dan kader muda PDIP di Rakernas menegaskan konsistensi partai membela kedaulatan rakyat dan pemilihan langsung.
Papuabaratnews.id, Jakarta –- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan sikapnya menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di tengah menguatnya dorongan sebagian partai koalisi pemerintahan untuk menghapus pilkada langsung, PDIP menilai gagasan tersebut justru membawa demokrasi Indonesia bergerak mundur.
Sikap itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu–Minggu, 10–11 Januari 2026. Sejumlah kader muda hingga elite partai menyuarakan konsistensi PDIP dalam mempertahankan pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Muhammad Syaeful Mujab, kader muda PDIP, menilai pengembalian pilkada ke DPRD bukan solusi atas persoalan politik uang. Menurutnya, praktik transaksional justru berpotensi berpindah dari ruang publik ke ruang tertutup parlemen daerah.
“Mengembalikan pilkada ke DPRD tidak menyelesaikan masalah politik uang,” kata Syaeful dalam konferensi pers di sela Rakernas, Minggu (11/1/2026) seperti dikutip Tempo.
Ia juga menyinggung pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada pembukaan Rakernas. Dalam pidato tersebut, Megawati mengibaratkan arah demokrasi Indonesia seperti senam poco-poco—maju satu langkah, lalu mundur dua langkah—sebuah sindiran terhadap wacana pilkada tak langsung yang kembali mengemuka. Metafora itu sebelumnya juga dikutip Antara sebagai kritik PDIP terhadap inkonsistensi arah reformasi politik.
Juru bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan pilkada melalui DPRD akan melemahkan hubungan antara pemimpin daerah dan rakyat. “Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak pernah memilihnya secara langsung?” ujarnya.

Rakernas PDIP yang berlangsung hingga 12 Januari 2026 itu membahas berbagai isu strategis politik nasional. Wacana penghapusan pilkada langsung menjadi salah satu agenda utama dan dibahas khusus dalam Komisi Sikap Politik.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, yang memimpin komisi tersebut, mengatakan partai perlu mendengar aspirasi dari bawah sebelum menetapkan sikap final. Namun ia memastikan keputusan resmi akan diumumkan pada penutupan Rakernas. “Kami harus mendengarkan pendapat dan aspirasi dari bawah,” kata Djarot.
Sejumlah elite partai, termasuk Andreas Hugo Pareira dan Ganjar Pranowo, menyatakan keyakinan bahwa sikap PDIP akan tetap bulat menolak pilkada melalui DPRD. Menurut mereka, komitmen partai adalah menjaga suara rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan daerah. “PDI Perjuangan tidak akan mengingkari suara rakyat,” kata Andreas.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa partainya telah menggelar diskusi kelompok terarah dengan pakar kepemiluan serta menerima masukan dari masyarakat sipil dan mahasiswa. Hasil diskusi tersebut menjadi bahan penting dalam pembahasan Rakernas.
“Prinsipnya, kedaulatan rakyat harus dihormati melalui hak rakyat menentukan pemimpinnya,” ujar Hasto.
Di luar forum partai, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai PDIP berada pada posisi strategis untuk memimpin konsolidasi politik mempertahankan pilkada langsung. Ia menyebut PDIP sebagai satu-satunya partai besar yang konsisten di jalur tersebut, sementara sebagian besar partai koalisi pemerintah justru memberi sinyal dukungan pada pilkada lewat DPRD.
“Kekuatan PDIP terletak pada kemampuannya mengartikulasikan isu ini sebagai soal kedaulatan rakyat,” kata Neni.
Peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin, mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menegaskan pemisahan pemilu nasional dan lokal, dengan konsekuensi kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, DPR wajib mematuhi putusan tersebut.
“Benar dan salah bukan soal banyaknya dukungan politik, tetapi soal kepatuhan pada hukum yang berlaku,” ujar Usep. (pbn)


***
***





