Papuabaratnews.id, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara PT Agro Industri Nasional Pangan Nusantara atau Agrinas Pangan Nusantara—korporasi yang mengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate atau cetak sawah di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan—menepis tuduhan adanya pencemaran lingkungan yang muncul akibat pembukaan lahan. Mereka juga menepis adanya anak-anak yang mengalami gizi buruk dan meninggal karena rusaknya lingkungan di Kampung Wogekel dan Wanam.
“Saya sudah tanya adik dan keponakan saya di sana, tidak ada pencemaran limbah,” kata Komisaris PT Agro Indusri Nasional Pangan Nusantara, Johanes Gluba Gebze di Merauke, Selasa (2/9/2025), seperti dikutip Tempo.
Gluba menjelaskan, program cetak sawah yang dibangun pemerintah baru dalam tahap pembukaan hutan. Dia memastikan bahwa proses pembabatannya tidak mengakibarkan pencemaran limbah, apalagi memicu pirit atau besi sulfida (FeS2).
Sebelumnya laporan koran Tempo bertajuk Ironi Dampak Lumbung Pangan Merauke: Gizi Buruk Anak-anak pada edisi 2 September menulis dampak gizi buruk, penyakit kulit, dan dugaan kematian pada anak-anak. Gejalanya dimulai dari anak-anak yang mengalami muntah, menderita penyakit kulit, hingga berdampak pada buang air besar terus-menerus.
Ketua Penanganan Gizi Buruk di Desa Wogekel dan Wanam, Yasinta Moiwend, mendapati 20-30 anak-anak menderita penyakit kulit dan gizi buruk. Bahkan didapati 3 anak yang dilaporkan meninggal. “Ada tiga anak yang meninggal karena minum air rawa,” kata Yasinta, pada Senin (1/9/2025).
Menurut Gluba, keterangan yang diberikan Yasinta bersifat tuduhan tanpa bukti. Gluba mengatakan, keterangan Yasinta janggal karena tidak merinci identitas anak-anak yang menjadi korban food estate di Merauke. Selain itu, dia juga menyangsikan penjelasan anak-anak yang diduga terserang penyakit lantaran meminum air rawa. Kata Gluba, selama ini masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih dari Desa Wanam, bukan meminum air payau.
Terpidana kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Merauke periode 2005-2010 itu turut membantah tuduhan adanya gizi buruk di kampungnya. Menurut dia, masyarakat sudah menghadapi kemiskinan sejak perusahaan ikan di Wanam ditutup oleh pemerintah 2015. Sejak itu, tidak ada industri yang menggerakkan ekonomi masyarakat.
Progres Pembangunan Food Estate di Wanam
Justru proyek food estate di Merauke diproyeksikan bakal menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat. Pemerintah berencana membabat 1,18 juta hektare hutan untuk disulap sebagai lahan persawahan. Dari luasan itu, sekitar 13.540 hektare di antaranya akan diperuntukkan membangun jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Distrik Ilwayab hingga Distrik Muting.
Gluba menyebut pemerintah sudah melakukan uji coba penanaman padi seluas 4 hektare di Wanam. Namun proyek tersebut hanya menghasilkan padi sebesar 2 ton. “Kemarin karena curah hujan masih tinggi, bahkan 18-20 alat berat tenggelam. Wajar karena irigasi dan tata kelola air juga belum ada,” ucap Gluba.
Koordinator Divisi Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat Tigor Hutapea meragukan proyek food estate di Wanam menghasilkan padi. Dia justru acap mendapat laporan dari masyarakat ihwal adanya bau busuk menyengat selepas pembukaan lahan sawah. “Dugaannya adanya pelepasan pirit yang teroksidasi akibat pembongkaran lahan rawa dan memicu gatal-gatal,” ucap Tigor.
Tigor juga menyoroti proyek pembabatan hutan yang tidak disertai analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Kata dia, pemerintah baru mengusulkan dokumen amdal pada Juli 2025, padahal food estate sudah dimulai sejak tahun lalu. Proyek cetak sawah juga dinilai belum mengantangi izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan. (tem)
