Melalui program Papua Barat Produktif, sembilan perangkat daerah diarahkan memperluas usaha produktif dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua di tujuh kabupaten.
Papuabaratnews.id, Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,61 miliar melalui program Papua Barat Produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola dana otonomi khusus (otsus), dengan fokus pada penguatan usaha produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
“Pembiayaan Program Papua Barat Produktif bersumber dari dana otsus, sehingga sasaran penerimanya merupakan pelaku usaha OAP,” kata Dominggus di Manokwari, Selasa (13/10/2026).
Dominggus menjelaskan, dari total anggaran tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi terbesar, yakni Rp13,69 miliar. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp8,46 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp7,77 miliar, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp5,53 miliar.
Sementara itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengelola Rp3,59 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp1,97 miliar, Dinas Kehutanan Rp1,30 miliar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Rp1 miliar, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp300 juta.
“Sembilan perangkat daerah itu yang menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab Program Papua Barat Produktif,” ujarnya.
Anggaran Meningkat 34 Persen
Menurut Dominggus, pagu anggaran program Papua Barat Produktif pada 2026 meningkat sekitar 34 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada 2025, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,56 miliar. Namun, realisasi anggaran hingga akhir tahun hanya mencapai 76,6 persen atau sekitar Rp24,93 miliar.
Peningkatan anggaran pada 2026 diharapkan dapat memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat dukungan pemerintah terhadap pengembangan usaha masyarakat asli Papua.
Karena itu, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun manfaat yang diterima masyarakat.
Evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan program di tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
“Evaluasi bermaksud mengetahui sejauh mana pelaksanaan program, karena fokusnya bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi program itu benar-benar memberi manfaat bagi pengusaha OAP,” ujarnya.
Prioritaskan Sektor Pangan dan Usaha Produktif
Dominggus menjelaskan, sebagian besar anggaran Papua Barat Produktif diarahkan untuk pengembangan sektor pangan dan sumber daya alam.
Dari total pagu Rp43,61 miliar, sekitar 64,9 persen atau Rp28,29 miliar dialokasikan untuk pengembangan sektor pangan dan sumber daya alam.
Sementara itu, pengembangan sektor usaha, industri, dan investasi memperoleh alokasi sebesar 26,9 persen atau Rp11,73 miliar. Adapun pelatihan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan mendapat dukungan anggaran Rp3,59 miliar.
Menurut Dominggus, sejumlah kegiatan prioritas telah disiapkan untuk memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat asli Papua.
Kegiatan dengan alokasi anggaran terbesar meliputi penyediaan sarana perikanan tangkap sebesar Rp13,52 miliar, pengembangan kewirausahaan Rp5 miliar, pelatihan keterampilan tenaga kerja berbasis kompetensi Rp3,59 miliar, serta pengembangan usaha kecil Rp3,46 miliar.
“Kemudian penyediaan dan produksi bibit ternak serta hijauan pakan dengan alokasi dana Rp3,41 miliar,” kata Dominggus.
Selain kegiatan tersebut, pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi pertanian dan penguatan kelembagaan masyarakat.
Beberapa subkegiatan tambahan meliputi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan sebesar Rp2,85 miliar serta pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura Rp1,88 miliar.
Pemerintah provinsi juga menyediakan anggaran Rp1 miliar untuk penguatan dan pendampingan kelembagaan masyarakat hutan adat.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, program Papua Barat Produktif diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha OAP di tujuh kabupaten.
Pemerintah provinsi menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. (pbn)
