Inflasi tahunan makin mendekati batas maksimal sasaran pemerintah. Ada potensi naik hingga akhir tahun.
Papuabaratnews.id, Jakarta – Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan pada September 2026 naik ke level 3,28 persen dan makin mendekati batas maksimal sasaran pemerintah, yakni 3,5 persen. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah menjaga inflasi agar tak menembus batas atas target pemerintah.
Menurut Tito, bila inflasi menembus ambang batas yang ditetapkan, yang paling pertama terpukul oleh kenaikan harga adalah masyarakat di lapisan ekonomi paling bawah.
“Kita harus menjaga betul angka ini jangan sampai di atas 3,5 persen. Sebab, kalau inflasi di atas 3,5 persen, masyarakat desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah akan merasakan dampaknya,” ucapnya dalam rapat yang digelar secara hibrida pada Senin (12/10/2026).
Pemerintah menetapkan tingkat inflasi nasional di angka 1,5-3,5 persen. Adapun inflasi pada September naik dibanding Agustus 2026, yang tercatat 3,19 persen secara tahunan (year-on-year). Menurut Tito, penyumbang utama kenaikan inflasi pada September lalu adalah kenaikan harga di sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Berdasarkan jenis komoditasnya, penyumbang utama inflasi adalah cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras. “Ini penyumbang yang perlu kita waspadai jangan sampai menembus threshold 3,5 persen,” tutur Tito.
BPS menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk mengukur inflasi. Secara tahunan, IHK pada September 2026 tercatat sebesar 112,31, naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang sebesar 108,74. Artinya, harga-harga barang pada September tahun ini naik 3,28 persen dibanding harga pada tahun lalu.
Kenaikan harga bahan pangan mulai dirasakan kantong masyarakat pekerja. Chairul Muhammad, misalnya, karyawan swasta asal Manado, Sulawesi Utara, ini mulai memperketat belanja sejak harga bahan pokok mulai menanjak. Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat inflasi nasional tertinggi pada September 2026.
Chairul, 33 tahun, masih ingat harga cabai yang biasa dibeli di pasar pada bulan lalu sekitar Rp 70 ribu per kilogram. Namun saat ini harganya menembus sekitar Rp 100 per kilogram. Walhasil, cabai yang biasa dia beli tiap minggu seharga Rp 20 ribu terasa makin menyusut.
Kenaikan harga juga terasa pada bahan pokok lain. Akibatnya, Chairul harus memangkas anggaran pengeluaran lain. “Jadi mengerem pengeluaran lagi. Biasa ke coffee shop setiap akhir pekan, sekarang paling banyak sebulan dua kali,” katanya ketika dihubungi pada Selasa (13/10/2026).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan komoditas cabai merupakan penyumbang utama kenaikan inflasi secara bulanan. Karena Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi cabai tertinggi, kenaikan harga komoditas ini turut mendorong naiknya harga barang lain dan meningkatkan IHK.
Meski saat ini inflasi masih berada di level 3,28 persen, Amalia berujar, peningkatannya perlu diwaspadai. Karena saat ini ada 78 kabupaten dan kota yang tingkat inflasinya di atas batas maksimal 3,5 persen.
Berdasarkan publikasi Monthly Review Center of Reform on Economics Indonesia edisi Oktober 2026, peningkatan inflasi pada September dipicu oleh harga pangan, terutama cabai, yang terdampak penurunan jumlah produksi. Penyebab kedua adalah tingginya permintaan proyek makan bergizi gratis (MBG) yang mendorong harga bahan sumber protein hewani.
Penyebab ini juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, terdapat korelasi antara banyaknya satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG dan harga pangan, terutama karena tingginya permintaan sayur-mayur, ayam, dan telur.
Pada tahun lalu, inflasi tahunan nasional tercatat di angka 2,92 persen, naik dari inflasi tahunan 2024 yang tercatat 1,57 persen. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal memprediksi inflasi akhir tahun berpotensi meningkat. “Proyeksi akhir tahun memang akan berada di kisaran batas atas atau 3,5 persen kurang-lebih,” ucapnya.
Hitungan tersebut sudah mempertimbangkan langkah pemerintah yang akan menjaga inflasi harga diatur pemerintah atau administrated prices. Caranya dengan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan solar. “Dengan kondisi sekarang, BBM bersubsidi masih ditahan harganya dan BBM non-subsidi naik karena mengikuti harga internasional, sudah terlihat dampaknya terhadap inflasi,” katanya pada Selasa (13/10/2026).
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyatakan kenaikan Inflasi September 2026 menunjukkan tekanan harga belum selesai. Selain disebabkan oleh harga pangan, kenaikan harga terjadi karena biaya distribusi, harga energi global, pelemahan rupiah, dan ekspektasi pedagang ketika pasokan lokal terganggu.
Risiko makin besar karena harga minyak dunia masih tinggi serta inflasi impor kenaikan bahan baku, pupuk, logistik, dan barang konsumsi. Syafruddin memaparkan, bila inflasi menembus 3,5 persen, dampaknya langsung terasa pada kantong masyarakat. “Belanja pangan naik, ruang menabung turun, konsumsi nonpokok dipangkas, dan cicilan terasa lebih berat,” ucapnya.
Masyarakat desil 1 dan 2 paling cepat terdampak karena struktur pengeluaran mereka sangat terkonsentrasi pada kebutuhan pokok. Saat harga pangan naik, kelompok ini tidak punya banyak pilihan untuk mengalihkan belanja. Sedangkan kelas atas bisa mengurangi rekreasi atau menunda pembelian barang mahal.
Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan pemerintah memperhatikan dengan serius permasalahan inflasi. Namun ia menjelaskan bahwa inflasi nasional cenderung didorong masalah suplai atau pasokan barang, bukan masalah permintaan atau daya beli masyarakat atau cost-push inflation serta bukan permintaan atau demand pull inflation.
Harga naik akibat masalah biaya produksi hingga stok produk atau komoditas. Ia mencontohkan masalah suplai cabai dan inflasi barang elektronik yang sebagian besar merupakan produk impor. “Artinya, pengendalian inflasi bisa dilakukan dengan mendorong suplai,” tutur Drajad dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin (12/10/2026).
Komponen pangan bergejolak turut menjadi perhatian pemerintah karena mengalami inflasi 5,03 persen. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penurunan jumlah produksi sejumlah komoditas hortikultura akibat cuaca ekstrem, El Niño, dan bencana alam. “Pemerintah terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah untuk menjaga pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga, khususnya menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan, pemerintah juga memperkuat penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan tahap III, bantuan pangan beras 10 kg pada Oktober sampai Desember 2026, serta percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Perum Bulog.
Upaya tersebut dilengkapi dengan gerakan pangan murah, optimalisasi cadangan beras pemerintah, dan kerja sama antardaerah. Selain itu, penguatan produksi melalui pengelolaan air dan jaringan irigasi, pengaturan pola tanam, pemanfaatan lahan produktif, pemetaan wilayah rawan, dan sistem peringatan dini. (pbn)
