Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga mendorong transformasi layanan kesehatan primer hingga pustu dan posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Papuabaratnews.id, Aimas – Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, mencatat sebanyak 25 dari 32 puskesmas di daerah tersebut telah memperoleh akreditasi sebagai bentuk pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Ronny Kalesaran, mengatakan akreditasi menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah dalam memastikan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar.
“Dari 32 puskesmas yang ada, sebanyak 25 sudah terakreditasi,” kata Ronny di Aimas, Senin (13/7/2026) seperti dilansir Antara.
Ia menjelaskan, tujuh puskesmas yang belum terakreditasi merupakan fasilitas kesehatan yang baru beroperasi sehingga masih dalam tahap memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis untuk mengikuti proses akreditasi.
Sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, setiap puskesmas baru diberikan waktu paling lama dua tahun sejak mulai beroperasi untuk memperoleh status akreditasi.
Ronny mengatakan salah satu tantangan dalam memenuhi standar akreditasi adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Berdasarkan regulasi, setiap puskesmas harus memiliki sedikitnya sembilan jenis tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan sesuai standar nasional.
Meski demikian, pemerintah pusat memberikan relaksasi bagi sejumlah daerah, termasuk wilayah Tanah Papua, mengingat masih terbatasnya tenaga kesehatan serta kebutuhan pelayanan dasar yang harus tetap berjalan.
“Kementerian Kesehatan juga memiliki program penugasan khusus tenaga kesehatan untuk membantu daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga medis,” ujarnya.
Selain meningkatkan jumlah puskesmas terakreditasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong juga terus mendukung transformasi layanan kesehatan primer yang menjadi salah satu kebijakan nasional di bidang kesehatan.
Melalui program tersebut, pelayanan kesehatan tidak hanya dipusatkan di puskesmas, tetapi juga diperkuat hingga puskesmas pembantu (pustu) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) agar layanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut Ronny, penguatan layanan kesehatan primer menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan risiko munculnya berbagai penyakit.
“Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Fokusnya bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi menjaga masyarakat tetap sehat melalui upaya pencegahan,” kata Ronny. (pbn)
