***
***
Upacara di Manokwari dipimpin Sekda Ali Baham Temongmere, Tito Karnavian soroti integrasi perencanaan, reformasi birokrasi, hingga kemandirian fiskal daerah.
Papuabaratnews.id, Manokwari –- Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan diikuti oleh Ketua DPR Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Ketua MRPB, Pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Mendagri menyampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal dan pemerataan pembangunan.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.
Tema Hari Otda ke-30 tahun ini adalah “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.
Dalam sambutan tersebut, Mendagri memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) juga menjadi perhatian utama, yang harus didukung digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan responsif.
Penguatan kemandirian fiskal daerah turut disoroti, mengingat masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat yang membatasi ruang gerak pembangunan berbasis kebutuhan lokal.
Tak hanya itu, kolaborasi antar daerah dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, hingga pengembangan ekonomi.
Mendagri juga menekankan pentingnya fokus pada layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim.
Lebih lanjut, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otda, dilakukan secara sederhana, efisien, dan tidak bersifat seremonial semata, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Seluruh pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menghindari pemborosan,” tegasnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi refleksi sekaligus pijakan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. (pbn)
